Presiden Jokowi Tinjau Program Padat Karya Dan Bagikan 3.000 Sertifikat Di Cirebon.
Cirebon.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meninjau pembuatan saluran irigasi di Desa Kempek, Kecamatan Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Saat peninjauan tersebut Presiden Jokowi mengenakan sarung dan jas, kedatangan Presiden pun disambut antusias oleh warga setempat.
Jokowi mengatakan pemerintah mengeluarkan bantuan untuk memperbaiki saluran irigasi di Kabupaten Cirebon sebanyak 43 titik, selain itu pemerintah juga tengah berupaya memperbaiki jalan Provinsi guna menambah daya beli masyarakat.
“Ini merupakan Padat Karya tunai yang kita laksanakan, utamanya untuk jalan produksi, memperbaiki saluran irigasi agar airnya mengalir ke sawah tanpa hilang kemana-mana,” katanya,
Jokowi berharap bantuan ini untuk menambah daya beli masyarakat di desa dan daerah. Di Indonesia ada 5.000 lokasi saluran irigasi. Ini bertujuan untuk menaikan konsumsi, produksi, irigasi dan daya beli.
“Ini baru 1,5 bulan berjalan nanti dievaluasi,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menambahkan ada 5.000 lokasi saluran irigasi di Indonesia di Cirebon 43 titik.
“Tujuannya mendistribusikan uang ke desa namun dengan bekerja. Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 11,3 triliun untuk padat karya tunai,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu di Hotel The Radian, Cirebon, Jawa Barat.
Jokowi mengungkapkan sebanyak 3.000 sertifikat tanah ini diserahkan kepada masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu, sertifikat yang dibagikan ini merupakan tahapan dari 9.000 sertifikat tanah yang akan dibagikan nantinya.
“Sisanya nanti dibagikan oleh pemerintah daerah masing-masing,” terangnya, Minggu (11/3/2018).
Menurutnya, setiap ia ke daerah, desa, kampung, keluhannya selalu sengketa tanah dan lahan baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN dan lainnya.
“Seharusnya tahun lalu yang diserahkan sekira 1,26 juta sertifikat namun setiap tahun hanya sekira 500 sertifikat. Untuk itu saya minta kepada Menteri Pertanahan di 2017 sebanyak 5 juta sertifikat harus dikeluarkan, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat yang harus dikeluarkan,” ungkapnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Jalil mengatakan sebanyak 9.810 sertifikat yang dibagikan ini merupakan sisa sertifikat tanah tahun 2017. Sebanyak 1,26 juta sertifikat di Jawa Barat akan dikeluarkan.
“Semoga di 2023 tanah di Jawa Barat sudah disertifikatkan semua,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menambahkan sebanyak 3.000 sertifikat tanah ini dibagikan untuk masyarakat kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka. Ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat khususnya pembangunan di Jawa Barat.
“Program ini diyakini sangat membantu pembangunan di wilayah Jawa Barat, mengingat kemiskinan di daerah ini merupakan wilayah yang cukup tinggi. Angka kemiskinan di Kota Cirebon mencapai 9,7 %, Majalengka 12,8%, Kabupaten Cirebon 13,4 % dan Kuningan 13%,” tambahnya.
