Komisi IV DPRD Jabar Minta PT.APII dan BIJB Penuhi Runway 3.000 Meter
Bandung.SJN.Com.
Kalangan DPRD Jabar sangat mendukung pihak Pemprov Jabar untuk menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat ( BIJB) Kertajati –Majelangka untuk benar-benar dapat dipergunakan sebagai bandara pemberangkatan Haji 2018 mendatang. Namun, menurut Daddy Rohanady, kondisi panjang runway BIJB Kertajati saat ini baru sepanjang 2.500 meter, sehingga masih kurang 500 meter lagi sebagai persyaratan Bandara Internasional yaitu 3.000 meter.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV H. Daddy Rohanady, selama panjang runway baru sebatas 2.500 meter itu baru untuk pesawat boing 737 yang bisa take off dan landing di Bandara BIJB. Sedangkan pesawat boing 777 membutuhkan runway sepanjang 3.000 meter. Sehingga, bila dipergunakan untuk pemberangkatan haji, bisa saja. Namun, kemungkinnan besar harus transit dulu di Bandara Kualanamo-Sumut, untuk mengisi avtur.
“ Kalau masih transit dulu di Medan, itu namanya belum langsung, sedangkan yang kita inginkan sesungguhnya sebuah BANDARA INTERNASIONAL pengennya langsung, nggak pake transit segala rupa”, kata Daddy Rohanady kepada wartawan saat ditemui disela-sela pembahasan Pansus LKPJ AMJ Gubernur 2013-2018, di Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, Senin (9/4/2018).
Dikatakan, pada waktu kita koordinasi dengan Kemenhub RI cq. Direktorat Perhubungan Udara beberapa waktu lalu, kita pertanyakan, layak nggak Bandara BIJB baru memiliki runway sepanjang 2.500 dipergunakan untuk pemberangkatan Haji ?… Mereka ( Dirhub Udara-red) mengatakan bisa saja tapi pesawatnya sejenis Boing 737, karena kalau untuk pesawat Boing 777 harus memiliki runway sepanjang 3.000 meter.
Bila pemberangkatan Haji menggunakan pesawat boing 737, harus transit dulu di Medan untuk menambah BBM ( Avtur), baru langsung ke Mekah atau Madinah, ujarnya.
Lebih lanjut Daddy mengatakan, kalau benar-benar BIJB Kertajati dipergunakan untuk pemberangkatan Haji, maka di DPRD Jabar mengejar pihak PT Angkara Pura II dan PT.BIJB selaku operator untuk segera memenuhi runway sepanjang 3.000 Meter plus 1 KM sebagai Overrun untuk jaga-jaga kalau lepas, total 4.000 untuk runway.
Memang itu sudah sejalan, runway, dengan taxiway, cuma kita tetap dorong, saya bilang ini kewajiban, kalau berdasarkan MoU dengan PT Angkasa Pura II dan PT BIJB itu, nggak bisa lagi APBN masuk ke situ. Karena APBN tidak bisa lagi menyelesaikan yang 500 M, maka menjadi kewajiban, operator, APII dan BIJB untuk membiayai penambahan runway, jelasnya.
“Kalau sahamnya BIJB tereduksi, kita harus tambah penyertaan modal, buntutnya lagi, kepenyertaan modal. Itu jadi multiplayer effect kan. Jadi kita sudah jaga-jaga soal ini, apa yang harus dilakukan, sehingga kita ( Komisi IV-red) kejar betul, perpanjangan runway jadi 3.000 meter”, tegas anggota Fraksi Gerindra dari Dapil Kab/kota Cirebon dan Kab Indramayu ini.
Adapun terkait embarkasi haji, kemarin orang depag sudah turun, katanya, sudah disepakati bahwa embarkasi tetap di Bekasi akan tetapi berangkatnya dari Bandara BIJB Kertajati. Namun, coba sekarang bayangkan kawan-kawan, orang Cirebon, harus ke Bekasi dulu, balik dei (lagi-red), sok dua jam setengah dei, itu kalau lancar.
Memang dari timur ke barat barangkali tidak terlalu macet, cuma dari barat ke timur, ampun macetnya, kecuali ada usulan, truk tidak boleh lewat saat jadwal pemberangkatan haji dari embarkasi Bekasi ke Bandara BIJB Kertajati, ujarnya.
Tadi juga dalam rapat Pansus LKPJ AMJ Gubernur, Kadishub Jabar mengatakan, pemberangkatan haji tahun ini, calon jemaah haji tidak semua berangkat dari Bandara BIJB. Untuk jamaah asal Jabar Bagian Barat Depok, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Cianjur serta Purwakarta kemungkinan masih tetap berangkat dari Cingkareng (Bandara Soetta). Jadi yang berangkat dari Bandara BIJB itu Cuma untuk jamaah berasal dari Ciayumajakuning ( Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) atau sekitar 2.500 an calon jamaah haji, tandasnya. (die)
