DPRD Jabar Minta Rekomendasi Pansus LKPJ AMJ Gubernur Ditinjak Lanjuti

Bandung.SJN.Com.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari,S.SoS.MM meminta kepada Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya untuk segera menindak lanjuti  semua rekomendasi Berdasarkan hasil kajian Tim Pansus LKPJ AMJ Gubernur ada beberapa temuan yang harus ditindak lanjuti oleh pihak eksekutif untuk di lakukan perbaikan agar tercapai sesuai dengan target

Misalnya, kita ( Tim Pansus-red) telah bertemu dengan pak Gubernur, untuk membahas dan mengkaji beberapa BUMD yang belum bisa memberikan depiden terhadap PAD, selama ini penyumbang terbesar PAD itu dari sektor pajak dan PT.Bank BJB. Untuk itu, kita harapkan BUMD selaku aset daerah yang terpisahkan kedepan harus mampu menemnah PAD untuk Jabar Hal ini, katakan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari saat ditemui usai memimpin sidang paripurna dengan agenda Laporan Pansus LKPJ AMJ Gubernur, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (2/5/2018) Malam.

Adapun terkait dengan pembangunan monumental  yang belum selesai di era kepemimpinan Gubernur Aher, harus tetap diteruskan dan diselesaikan, seperti pembangunan Bandara BIJB Kertajati di Majakengka yang masih perlu dikoordinasaikan dengan berbagai pihak termasuk dengan BBWS  soal air kebutuhan air baku dna air bersihnya.  Karena BIJB sudah direncanakan akan pergunakan untuk pemberangkatan jamaah haji asal Jabar 2018, mendatang.

Pembangunan Tol Bocimi, dimana pemerintah pusat akan mempercepat pembangunan untuk mengurangi tingkat kemacetan di sekitar wilayah Sukabumi , Bogor dan Cianjur.  Khusus untuk pembangunan kawasan Geopark Ciletuh, yang akan ditetapkan sebagai kawasan Geopark Dunia tentunnya diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegritas.

Dengan telah ditetapkannya kawasan Ciletuh sebagai kawasan Geopark Dunia otomatis akan menjadi perhatian para wisatawan mancanegara dan secara otomatis juga sebagai Distinasi Kepariwisataan baru di Jabar.

Pembangunan Monumental yang belum tuntas ini, tentunya akan kita dorong terus sampai tuntas dan beroperasional. Untuk itu, kita minta kepada Gubernur terpilih nanti, siapaun dia, harus dapat melanjutkan pembangunan monumental yang belum tuntas dan melanjutkan pembangunan yang sudah baik dan memperbaiki pembangunan yang belum baik.

DPRD Jabar akan terus mendorong  dan memberikan dukungan terhadap capaian yang baik untuk kemajuan provinsi Jabar yang lebih maju lagi.

Untuk sektor pendidikan Pansus merekomendasikan beberapa catatan, terutama soal aset yang meruapakan peralihan dari kewenangan Kab/kota ke provinsi. Karena ada beberapa sekolah yang ditemukan Tim Pansus belum memiliki aset. Untuk itu kedepan kita berharap, masalah SMA/SMK sudah sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi, dan mengatasi segala permasalahan yang ada terutama soal aset.

Untuk sektor pendidikan di Jabar, Dewan mendukung perencanaan  Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pertukaran guru. Seperti, guru-guru berprestasi dikota ditugaskan ke desa, dan sebaliknya.  Bahkan kita juga mendorong, untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar dan kependidikan, baik itu melalui pengiriman untuk tugas belajar, atau mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan. Baik diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat ( Nasional).  Termasuk juga penambahan ruang kelas baru (RKB) dan membangun unit sekolah baru (USB) di tingkat kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri.  Selain itu kita juga mendorong anggaran untuk menambah sarana-prasarana seperti pengadaan Komputer, agar pada saat pelaksanaan USBN dan UN seutuhnya menggunakan komputerisasi. Sehingga tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi sekolah menerapkan UN Pensil Kertas (UNPK) dan bahkan tidak ada lagi pelaksanaan UNBK dibagi dalam dua sampai tiga sesi ujian.

Khusus masalah lingkungan Ineu mengatakan, bahwa DPRD Jabar telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, baik dengan Kodam Siliwangi, Polda Jabar dan Kejaksaan. Hal ini penting agar permasalahan kerusakan Sungai Citarum dapat diatasi dan program Citarum Harum terus berlanjut. Karena program Citarum Harum kini bukan hanya program provinsi Jabar tapi sudah menjadi program Nasional yang  langsung di komandoi oleh Menko Kemaritiman.

Untuk menjaga kondusifitas Jabar,  kita juga mendukung anggaran sektor keamanan kepada Polda Jabar dan Kodam Siliwangi ujarnya.(dh)