BKKBN Jabar Adakan Temu Penyuluh KKBPK Se-Wilayah Priangan
Pangandaran.SJN.Com
BKKBN Perwakilan Jawa Barat mengadakan Temu Penyuluh KKBPK Jawa Barat Wilayah V berjumlah 786 orang dengan tema “ Membangun Dari Desa Menjejak Kinerja KKBPK “terdiri dari Kab. Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran dan Kab. Garut.Yang diadakan di Hotel Laut Biru Kab. Pangandaran Tanggal 8-9 Mei 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua P2TP2A DR.Hj.Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. Sekda Kab Pangandaran, Mahmud SH.MH.
Ketua Panitia KKBPK Wilayah V (Priangan ) Kabid/KR BKKBN Jabar Rahmat Mulkan mengatakan Acara ini lebih istimewa karena dihadiri oleh 27 Kepala Dinas Se-Jabar Barat. Tema ini merupakan visi dan misi untuk mengukir kembali KKBPK kedepan yang dimulai dari desa. Tujuan kegiatan ini adalah pembinaan teknis kepada penyuluh KKBPK dalam upanya penyamakan persepsi pengelolaan KKBPK di tingkat lini lapangan dalam rangka percepatan pencapaian sasaran kerja RPJN 2019. Maksudnya untuk menajamkan strategi kita kedepan dalam rangka mencapai sasaran program KKBPK 2018/2019
Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pertama meningkatnya pengetahuan penyuluh KKBPK terkait strategi yang dilakukan dalam pengelolaan program KKBPK di tingkat desa. Kedua memperkuat motivasi penyuluh KKBPK dalam menyusun strategi akselerasi peserta kb aktif hingga 70%, merancang pengelolaan Kampung KB secara aktif sehingga terbangun komitmen pergerakan integratif kepada keluarga di Kampung KB menuju masyarakat yang lebih sejahtera terutama daerah perbatasan, kumuh dan daerah tertinggal lainnya,dan mengadvokasi kepala desa sehingga diperoleh porsi anggaran untuk mendukung program KKBPK di tingkat desa melalui apbdes. Ketiga terkait hak dan kewajiban pasca pengalihan status administrasi kepegawaian sebagai PNS BKKBN
Ketua P2TP2A DR.Hj.Netty Prasetiyani Heryawan, M.Si,menegaskan bahwa urusan kependudukan, urusan Ketahanan keluarga merupakan sebuah program prioritas dan tidak boleh dianggap remeh apalagi dipandang sebelah mata dan ini bukan hanya urusan BKKBN saja, akan tetapi perlu perhatian berbagai sektor.
Saat berbicara kependudukan dan KB bukan hanya tanggung jawab BKKBN saja. Kalau kita berbicara tentang penduduk atau kependudukan , maka kita perhatikan , dampaknya rendahnya kualitas SDM , ketergantungan /latar belakang dan ketergantungan. Jawa Barat merupakan penduduk terbesar di Indonessia, tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan layanan aksebilitas .Prasyarat tenaga penggerak desa. Yaitu pengetahuan, komunikasi dan seminar. Bagaimana peran advokasi, edukasi dan korelasi ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menuturkan kinerja saudara sekalian selama 4 tahun ini sudah mencapai hasil positif mesipun belum mencapai target yang kita tentukan tidak apa-apa. Target kita akan diukur pada akhir 2019. Oleh karena itu kita perlu bekerja keras, berjuang keras bersama-sama untuk mencapai sasaran strategis sampai akhir tahun 2019. Saya tidak akan menyampaikan secara detail apa sasaran itu, yang jelas apa yang menjadi tugas dan fungsi kita di lapangan menjadi penyuluh KB, sebagai tenaga penggerak masyarakat di lapangan clear adanya, focus, sehingga sasaran program KKBK di lapangan tercapai dengan baik, tandanya sampai akhir 2017 kinerja saudara selain positif trennya.
Ini harus kita syukuri dan bagaimana kedepan, yang dibahas di pertemuan wilayah V (Priangan) ini maksudnya untuk menajamkan strategi kita kedepan dalam rangka mencapai sasaran program KKBPK 2018/2019. Jadi yang perlu kita sepakati adalah menyepakati bagaimana menyepakati apa strategi nasional yang harus kita dapatkan agar operasioal program KKBPK di lapangan bergairah kembali. Kita telah menyepakati bersama bahwa kebijakan nasional BKKBN atau kebijakan nasional KKBPK 2018-2019 adalah memperkuat desa sebagai basis operasional KKBPK. Jadi kita garap tuntas desa. Kenapa harus desa/keluarahan, karena desa merupakan real battle, pusat, perang real, dimana kita tidak dapat apsetor, kita tidak bisa membina BKB dengan baik kalau kita melupakan desa. Jadi focus kita kedepan adalah bagaimana menggarap desa atau wilayah binaan kita masing-masing menjadi desa yang paripurna dalam konteks kependudukan, KB dan keluarga, alasannya itu yang pertama, desa sebagai pusat pertempuran yang utama, yang kedua, komitmen pemerintah atau negara terhadap pembangunan desa ini menjaid sebuah prioritas dan bagian dari agenda atau 9 agenda prioritas nasional. Ini bagian dari nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun desa, dalam rangka memperbaiki NKRI. Saya ingin menyampaikan kepada para penyuluh KB 2015 dana desa itu 20,7 triliun, 2016 dana desa 47 triliun, 2016 60 triliun, 2017 60 triliun juga, 2018 60 triliun dan 20119 85 triliun, ini sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa.
Saya sampaikan ini ada hubungannya dengan program KB, karena dari dana desa ini ada yang diperuntukkan untuk program KB, didalam peraturan mentri desa, dareah tertinggal dan transmigrasi no 19 tahun 2017 ada disitu alokasi dana desa untuk program KB nilainya berapa tergantung, peluangnya dipersilahkan , itu anggaran dari APBN pusat melalui dana desa, yang ketiga dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa, program KKBPK termasuk program kewenangan local berskala desa, desa punya 4 kewenangan yaitu kewenanganlokal berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk dilaksanakan dan kewenangan khusus yang dilimpahkan untuk pembangunan desa ujar Teguh
KB bagian dari kewenangan local berskala desa, sumbernya ada, filosofinya ada, jika tidak mendapatkan dana dan sebagianya. Tidak semudah itu, karena penentuannya sepanjang. Jadi program KB akan mendapat pembiayaan kalau program KB itu dinyatakan prioritas oleh masyarakat dan pengambil keputusan di desa. Syaratnya itu. Kalau program KKBPK tidak prioritas, tidak dianggap penting, maka jangan harap dapat mengakses sumber pembiayaan tadi. Pertanyaannya adalah siapa yang menyatakan program KB itu penting dan prioritas dalam pembangunan desa. Yang menyatakan itu adalah seluruh tokoh masyarakat yang ada. Pos KB, subpos KB, jajaran pemerintah desa. Yang menjadikan prioritas adalah saudara sekalian. Peran,tugas dan fungsi para tenaga penggerak desa/kelurahan, para kepala penyuluh KB termasuk petugas di lapangan. Kalau begitu harus bagaimana, prasyarat tenaga penggerak desa. Yaitu pengetahuan, komunikasi dan seminar. Bagaimana peran advokasi, edukasi dan korelasi clear adanya. Jadi kalau kita menggarap desa peluangnya sudah ada, bagaimanapun itu tergantung dari apakah saudara sekalian bisa meyakinkan tokoh masyarakat, kadernya, mengambil keputuan di desa. Ini yang saya maksudkan bahwa desa menjadi pusat pertempuran yang sesungguhnya, para PKB, dan PLKB. Jadi sukses atau tidaknya ada disaudara sekalian.
Ada 3 sasaran yang ingin kita capai di dalam program KKBPK 2018-2019 yang pertama desa/kelurahan peserta KBnya 70% dibina tidak boleh lepas, yang kedua sasaran penilaian di lapangan kampung KB yang sudah dibentuk dan dikembangkan betul-betul dibina oleh PKB dan PLKB sebagai wahana membumikan kembali program KKBPK, Jawa barat saat ini sudah 1249 kampung KB, jumlah PLKB sudah mendekati 2300 PLKB, rasanya kampung KBnya hamper 2:1, 2 PLKB untuk 1 kampung KB. Saya pikir bisa dikembangkan 1 PLKB 1 kampung KB, yang ketiga sebagai ukuran keberhasilan rangkaian kegiatan operasional ada dukungan keuangan atau pembiayaan dari desa, bukan dana desa karena ada 7 keuangan desa, 3 dari PABS, dana yg tranfer, baik dana desa, dana alokasi desa, dan sumber lain yang tidak mengikat.jadi ukurannya dilihat dokumen APBDes adau APBKelurahan ada dana KB.
Untuk kedepannya BKKBN Perwakilan Jawa Barat memberi apresiasi kepada PKB, PLKB yang mulai tahun ini mencapai sasaran sambil PON, kami mengundang kepada seluruh PKD, PLB, PKB dan seluruh petugas PB untuk hadir
Kehadiran DR.Netty Prasetyani Heryawan posisinya sebagai ketua umum P2TP2A, Pusat Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jaw Barat. Untuk memberikan Pencerahan kepada penyuluh KKBPK terkait sukses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi awalnya saat bulan oktober 2017 kami menyampaikan kepada ibu Netty bahwa penyuluh KB bukan hanya penyuluhan tentang kependudukan, tapi sekaligus sukses Three Ends bagaimana menghapus kekerasan dalam rumahtangga, mencegah perdagangan perempuan dan anak, termasuk mengutusmatas rantai, membuka akses ekonomi terhadap perempuan. Nah ini perlu didaratkan kepada kawan-kawan semua melalui kampung KB sekaligus menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, sosoal, ekonomi dan lingkungan atau 8 fungsi keluarga pungkasnya.(diah)
