BKKBN Minta KPUD Jabar Masukan Isu Kependudukan dalam Debat Ketiga
Bandung.SJN.Com
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso membenarkan bahwa dari empat pasangan calon Pilgub Jabar tidak ada yang fasih membicarakan ataupun memilliki visi dan misi terkait isu kependudukan. Atas kondisi tersebut, untuk itu BKKBN meminta KPUD Jabar agar memasukan isu kependudukan dalam debat publik yang terakhir.
“Kami (BKKBN) sebenarnya sudah menyurati secara resmi kepada KPUD Jabar untuk meminta memasukan isu-isu kependudukan dalam debat publik Pilgub Jabar, dan sebenarnya sudah Kita lakukan bahkan sebelum acara debat publik ketiga,” tuturnya.
BKKBN dalam hal ini sangat berharap KPUD Jabar di acara debat publik Pilgub Jabar memasukan isu kependudukan. Mungkin isu kependudukan belum dimasukan dalam debat ke satu dan dua karena bisa saja KPUD memiliki tema setiap acaranya, sehingga dalam dua debat belum disinggung.
“Tapi, ya mudah-mudahan dalam debat publik terakhir ini isu-isu kependudukan dipastikan akan masuk dalam materi debit, dan akan Kita tunggu respon positif dari KPUD Jabar (setelah sekian lama Kita surati),” jelasnya.
Adapun mengenai isu-isu strategis kependudukan yang diharapkan masuk kedalam visi dan misi ataupun program para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat a.l. isu merespon bonus demografi yang sebaiknya segera dioptimalkan, karena bonus demografi yang kita ajukan ke KPUD Jabar lebih ke merespon bonus demografi di jabar yang akan terjadi pada tahun 2020 sampai 2028.
“Untuk mewujudkan bonus demografi tersebut, tentunya ada lima prasyaratan yang harus dilakukan. Apabila tidak, maka bonus demografi akan menjadi bencana,” terangnya.
Persyaratan tersebut antara lain bonus demografi tak hanya jumlah tetapi harus dibarengi dengan pertama, kualitas penduduknya seperti aspek kualitas pendidikan sampai kesehatannya. Kedua, kesempatan kerja atau luasnya lapangan kerja bagi seluruh masyarakatnya.
“Kemudian, persyaratan ketiganya yaitu, adanya peningkatan saving money (menabung) setiap keluarga, dan keempat memperkuat program KB diseluruh pelosok daerah, karena dengan KB ada pengendalian kelahiran yang terjaga. Artinya, jumlah keluarga akan semakin sedikit dan tentunya akan berdampak terjadap jumlah penduduk non produktif,” katanya.
Sehingga dengan begitu ungkap Teguh, akan mendorong jumlah usia produktif terus meninggi. Kemudian, syarat yang kelima supaya bonus demografi menjadi berkah yaitu, mendorong perempuan di Jabar untuk masuk dunia kerja. Masuk dunia kerja yang dimaksud bukan mendorong para perempuan bekerja di pabrik-pabrik tetapi bekerja di banyak sektor industri dan bisa menjabat sebagai yang membuat keputusan.
“Karena apabila para perempuan didorong untuk bekerja,maka akan bermanfaat yang bukan hanya berdampak terhadap ekonomi yaitu, peningkatan pendapatan keluarga yang secaa otomatis akan menumbuhkan saving bagi keluarga,” ungkapnya.
Tetapi juga, berdampak terhadap para perempuan yang akan lebih produktif sehingga secara otomatis para perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja tidak lagi menghabiskan waktu hanya untuk mengurusi anak atau melahirkan banyak anak.
“Itulah persyaratan yang harus diwujudkan oleh para pasangan calon agar bonus demografi wilayah Jabar berkualitas dan tidak akan menjadi beban sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak,” ujarnya.
Teguh menambahkan, apabila persyaratan tersebut tidak mampu diwujudkan oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang nanti akan menang. Maka, Jawa Barat dipastikan akan terjadi banyak gejolak sosial, ekonomi bahkan budaya.
“Seperti mulai meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran yang saat ini tinggi akan semakin tinggi, karena dari analisis Kita bonus demografi memiliki ciri tingkat ketergantungan dibawah 50% atau penduduk usia produktif dua kali lipat dan bisa berdaya,” katanya.
Apabila penduduk usia produktif tidak diberdayakan atau tidak berkualitas dan tidak diberikan kesempatan bekerja seluas-luasnya. Maka, dari hasil analisis dan penelitian kelompok usia produktif ini akan sakit, tingkat ketergantungan tinggi yang tentunya berimplikasi terhadap kesehatan dan hal negatif lainnya.
“Oleh karena itu, Kami (BKKBN) sangat berharap KPUD Jabar memasukkan isu kependudukan dalam debat terakhir ini untuk mengetahui kefasihan para calon pada isu kependudukan, karena isu ini sangat krusial,” tutupnya. (dh)
