Gubernur Jabar Ridwan Kamil Akan Usulkan Pemekaran Wilayah
Bandung.SJN Com.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan mendesak kepada pemerintah pusat agar lebih memerhatikan masyarakat di provinsi yang dipimpinnya. Dia menilai, selama ini terjadi ketidakadilan politik bagi masyarakat Jabar, terutama dalam hal pemberian bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada Provinsi Jabar.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, bantuan keuangan yang diterima masyarakat Jabar terbilang jauh lebih kecil dibandingkan dana bantuan yang diterima masyarakat di provinsi lain. Kondisi tersebut terjadi akibat timpangnya jumlah penduduk yang tak sebanding dengan jumlah wilayah administratif di Jabar. Penduduk Jabar yang mencapai 48 juta jiwa hanya tersebar di 27 kabupaten/kota.
“Di Jatim, jumlah penduduknya 40 juta jiwa, daerahnya 38 kabupaten/kota. Itu kalau dibagi rata, satu orang di Jatim dibiayai negara Rp1 juta, sementara orang Jabar hanya Rp600.000. Jadi, gimana kita mau bersaing,” papar Emil dalam pidato perdananya sebagai Gubernur Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (6/9/2018).
Karena itu, Emil mengajak DPRD Jabar bekerja sama merumuskan wacana besar terkait pemekaran wilayah di Jabar untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Sebab, kata Emil, pemekaran wilayah akan sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
“Penduduknya banyak, daerahnya sedikit. Maka jangan heran pelayanan sangat sulit. Jumlah ini menentukan jumlah uang dari pusat,” terang Emil.
Lewat pemekaran wilayah, Emil pun yakin masyarakat Jabar akan lebih terperhatikan. Dia mencontohkan, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa diurus satu bupati dan 50 anggota DPRD.
“Sementara Bali yang berpenduduk 6 juta jiwa diurus 10 kepala daerah dan 500 anggota DPRD,” sebutnya.
Kolaborasi yang kuat antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pun, kata Emil, akan memberikan tekanan yang kuat bagi pemerintah pusat agar lebih memperhatikan masyarakat Jabar.
“Sumatera Selatan APBD-nya Rp10 triliun, tapi bantuan dari pusat Rp30 triliun. Kenapa? Jago lobinya. Jabar APBD-nya Rp30 triliun-an, tapi bantuan dari pusat sedikit,” ujarnya.
“Maka, pemekaran barus menjadi agenda politik. Kita harus sampaikan kepada siapa pun presidennya nanti, Jabar harus punya pressure politik, jangan hanya pasrah,” sambungnya.
Lebih jauh Emil menegaskan, Jabar harus terhormat dan punya daya tawar politik. Jangan hanya mau dimanfaatkan dan disanjung dalam kontestasi demokrasi, seperti pemilihan presiden (pilpres) Jabar selalu disebut-sebut sebagai provinsi dengan konstituen terbesar.
“Jabar jangan jadi keset saja saat pilpres. Kita harus terhormat, kita harus minta lebih banyak (dana bantuan) sesuai dengan jumlah penduduk,” tegasnya.
“Jangan dipuji saat urusan politik sebagai konstituen terbanyak, tapi urusan minta-minta kita dikesampingkan. Kalah dengan provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, dengan APBD yang sedikit (dalam urusan bantuan keuangan),” pungkas Emil.
