Pemprov-DPRD Jabar Teken MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2018
BANDUNG.SJN COM-Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD setempat telah menandatangani nota kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dengan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Ruang Bamus DPRD Jabar, Senin (17/9) malam.
“Alhamdulillah hari ini telah ditandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD Perubahan 2018,” ujar Emil.
Gubernur Emil mengatakan, program yang akan dijalankan melalui APBD Perubahan 2018 akan fokus pada program yang sudah dirancang oleh pemimpin sebelum dirinya atau hanya akan melanjutkan saja.
“Dari kami minimalis tidak terlalu banyak yang dilakukan karena ini program yang sudah dirancang sebelum saya. Kami menghormati itu, jadi lebih banyak melanjutkan,” ujarnya.
Hal tersebut karena jangka waktu yang terbilang pendek hingga akhir Desember 2018 sehingga tidak memungkinkan untuk memulai program baru menggunakan APBD Perubahan 2018.
Namun akan ada sedikit pendanaan pada program yang telah ia rancang yaitu di bidang pariwisata.
“Untuk penggunaan APBD-P 2018 di program saya tidak terlalu banyak ya paling ada di bidang pariwisata sedikit saja karena kami paham waktunya kan pendek,” tutur Emil.
Seluruh program yang telah dicanangkan pasangan Emil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum akan full pada APBD murni tahun 2019 Januari.
“Program pasangan kami akan full nanti di tahun 2019 lewat APBD murni. Untuk APBD-P 2018 kami menyerahkan sepenuhnya ke Dewan untuk eksekusi tapi kebanyakan memang fokus pada pembelian aset dan pembayaran kewajiban, kalau lelang infrastruktur saya kira sudah dilakukan di APBD murni 2018,” ujar Emil.
Beberapa hal penting yang disampaikan Emil dalam sambutannya yaitu, APBD-P 2018 akan digunakan untuk pemenuhan pendanaan pendidikan menengah universal dan pemberian beasiswa kepada siswa miskin berprestasi.
Selebihnya akan dialokasikan untuk pengadaan lahan rencana pembangunan Bandara Cikembar Sukabumi, pembayaran PBB BIJB Kertajati ke Pemkab Majalengka, pembebasan lahan untuk Universitas Islam Negeri Indramayu, pemenuhan pendanaan untuk balai-balai dan UPTD baru serta penyertaan modal kepada Bank BJB.
Selain hal itu KUA-PPAS Perubahan APBD Jabar TA 2018 tetap memberikan dukungan anggaran untuk pemenuhan fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dan fungsi kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja dikurangi gaji pegawai.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari meminta kepada para ketua komisi untuk segera menindak lanjuti hasil penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD Jabar TA 2018 tersebut.
“Kami mohon kerja keras teman-teman di Komisi karena watunya singkat hanya 3 hari,” ujarnya.
Penyampaian APBD-P 2018 Jabar tetap akan digelar sesuai rencana yaitu pada Rabu pekan depan melalui rapat paripurna DPRD.
“Insya Allah penyampaian APBD-P nya akan dilaksanakan tetap sesuai jadwal pada hari rabu lewat paripurna,” ujar Ineu.(dh)
