BP Perda Usulkan Revisi Perda N0.2/2010 Tentang Penyelengaraan Penangulangan Bencana
BANDUNG.SJN COM-Provinsi Jawa Barat termasuk daerah rawan bencana,baik itu tanah longsor,banjir,gempa bumi dan lain-lain.
Setiap terjadi musibah gempa di daerah lain, warga selalu diingitkan dengan ancaman gempa di Jawa Barat, yang menjadi salah satu daerah dengan potensi gempa cukup tinggi.
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Jawa Barat sudah menerbitkan peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat Habib Syarief Muhammad Alaydrus menyebutkan, selain menjadi daerah dengan potensi bencana yang tinggi, Jawa Barat pun menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sehingga, jika terjadi sebuah bencana selalu dibarengi dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
Menurut politisi dari PPP ini,kalau kita coba kaji lebih jauh, nampaknya Perda yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, beberapa poin perlu direvisi,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bandung-Cimahi ini kepada media di Bandung , Selasa (2/10/2018).
Lebih lanjut dikatakan Habib yang potensi bencananya cukup tinggi. Yang ,yang pertama disana belum tercantum secara khusus daerah-daerah kedua belum melibatkan semua pihak, belum ada klausul-klausul yang melibatkan semua pihak. Kemudian yang ketiga masih rendahnya pemerintah-pemerintah kabupaten/kota,paparnya.
Ditambahkannya selain itu di Jawa Barat,belum semua kota/kabupaten memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu kota yang belum memiliki BPBD adalah kota Bandung,tegasnya legislator partai berlambang Kabah ini yang juga Ketua Yayasan Assalam Bandung ini
Menurut Habib Syarief Muhammad Alaydrus untuk itu, perlu ada revisi Perda Penanggulangan Bencana tersebut agar semua kota/kabupaten memiliki BPBD,tuturnya seraya mengatakan ,hal ini harus menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua, jangan sampai tejadi bencana, baru kita ramai, tegasnya. (dh)
