Ridwan Kamil Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
JAKARTA.SJN COM. -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian Provinsi Jabar sebagai Provinsi Informatif.
Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta. Ridwan Kamil mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.
“Ini bagian dari semangat pemerintah provinsi, para ASN, juga masyarakat Jawa Barat bahwa saat ini kita hidup disituasi yang sudah sangat terbuka. Sebagai pemimpin tentu kita juga harus terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat,” kata Ridwan Kamil seusai menerima penghargaan, Senin (5/11/2018).
“Ke depan kami akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan yang kurang akan kami perbaiki,” sambung Gubernur yang akrab disapa Emil ini.
Pemprov Jabar, ujar dia, berhasil meraih penghargaan kategori Provinsi Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Momen KIP) Badan Publik setelah melalui beberapa tahap penilaian.
Monev KIP Badan Publik 2018 dilakukan oleh KIP guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Dalam monev tersebut, KIP menilai beberapa indikator, yaitu indikator pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.
“Nanti kita evaluasi pada masyarakat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum kita akan berupaya untuk terus memperbaikin diri,” ujar Emil.
Selain Jabar, tiga provinsi lain penerima penghargaan kategori Provinsi Informatif, yakni Pemprov Jawa Tengah, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Kalimantan Barat.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, penerapan keterbukaan informasi saat ini sangat penting. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan.
Kalla berharap, keterbukaan informasi publik juga dapat diterapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Meskipun, kata Kalla, pada akhirnya tetap saja masih sering ditemukan masalah, baik saat proses maupun di akhir pengawasan.
“Sudah tentu ini (pengawasan) memudahkan kita karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan juga sulit. Indonesia termasuk negara yang pengawasannya terbanyak. Ada KPK, polisi, jaksa, BPK, semua memeriksa saudara-saudara semuanya. Jadi kalau soal periksa memeriksa kita jagoannya, meskipun masih banyak timbul masalah-masalah. Jadi ini memang perlu keterbukaan supaya pengawasan itu makin mudah,” tutur dia.
Diketahui, tahun ini, Pemprov Jabar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah komando Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Jabar telah berhasil meningkatkan indeks keterbukaan informasi publiknya dari kategori semula “Provinsi Menuju Informatif” menjadi “Provinsi Informatif”. Kategori ini merupakan kategori tertinggi dengan range nilai 90-100.
“Raihan ini merupakan lonjakan tinggi yang dicapai atas kerja sama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Jabar sekaligus Ketua PPIP Jabar Sonny S Adisudarma.(hms)
