Komisi V DPRD Jabar Siap Kawal Dana BPMU
BANDUNG.SJN COM. -Forum Koordinasi Sekolah Swasta (FKSS) yang diwakili para kepala sekolah FKSS datangi DPRD Provinsi Jawa Barat menuntut pencairan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang baru dibayarkan sebesar Rp24.000. Padahal, untuk operasional pendidikan di sekolah swasta memerlukan anggaran sebesar Rp250.000-Rp370.000 per siswa per semesternya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri mengatakan, aspirasi dari FKSS ini sangat wajar. Pasalnya, setiap sekolah sudah merencanakan dan mengelola anggaran setiap tahunnya.
Dari BPMU yang berdasarkan Pergubnya sebesar Rp370.000. Sedangkan Disdik baru memberikan anggaran sebesar Rp24.000 per siswa per semester. Kekurangannya yang cukup besar, membuat sekolah menanggung risiko yang sangat besar.
“Yang diperjuangkan Komisi V ini sisanya yang harus segera dibayarkan agar tidak menimbulkan persoalan yang baru,” ujar Syamsul seusai menerima aspirasi FKSS di Ruang Banmus DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (21/11/2018).
Hal serupa ditegaskan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi. Menurutnya, aspirasi FKSS tentang pencairan anggaran BPMU yang baru direalisasikan sebesar Rp24.000 untuk semester II dapat dikompensasi. Teknis pencairan kompensasinya tinggal menunggu jawaban dari Sekda Jabar.
Sekolah swasta sudah cukup banyak berkontriobusi kepada dunia pendidikan di Jabar. Tetapi dengan adanya persoalan ini sangat tidak adil bagi sekolah swasta tersebut. Sebab, dalam APBD Perubahannya sudah ditetapkan besaran anggaran BPMUnya.
“Saya tidak rela, sekolah swasta ini kan sudah banyak kontribusinya kepada dunia pendidikan di Jabar, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak adil,” ujar Abdul Hadi.
Koordinator FKSS Provinsi Jawa Barat, Usman mengungkapkan, pihaknya menuntut agar BPMU untuk segera dicairkan. Pasalnya, BPMU tersebut sudah masuk Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun. Tetapi tiba-tiba ada kabar tidak ada anggaran.
“Hingga kini belum ada kejelasan apapun, langkah kami tidak ujug-ujug demo langsung ke dewan. sebelumnya ada pergerakan yang kami perjuangkan,” katanya.
Dia mengapresiasi atas inisiasi Komisi V yang memperjuangkan tuntutan FKSS. Langkah kongkritnya Komisi V akan memediasi dengan Kadisdik untuk bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Jabar.
Seandainya tidak tercapai kesepakatan, dewan siap untuk mengawal dan memimpin aksi demonstrasi terkait tuntutan ini. Sekitar 1980 lebih sekolah swasta yang mendapatkan BPMU ini siap akan berunjuk rasa dalam memperjuangkan tuntutan FKSS.
“Bisa dibayangkan jika satu sekolah paling sedikit mendelegasikan 20 orang, berapa banyak nanti yang akan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa,” katanya.
Di beritakan sebelumnya, Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/11/2018). Mereka menuntut dana bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk semester dua tahun 2018 untuk SMA Swasta di Jawa Barat, segera dicairkan.(dh)
