Emil-Uu Siap Akselerasi Pembangunan, Setelah 100 Hari Masa Kerja Selesai

BANDUND.SJN COM,-Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum bertekad melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan di Provinsi Jabar.

Tekad tersebut disampaikan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pascamenyelesaikan 100 hari masa kerjanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2018-2023.

Ridwan Kamil menyebutkan, selama 100 hari masa kerjanya, sedikitnya 17 program pembangunan yang menjadi fondasi pembangunan Jabar lima tahun ke depan telah diluncurkan.

Meski begitu, Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengakui, keberhasilan pembangunan memang tidak bisa diukur dari 100 hari masa kerjanya.

Emil menekankan, sejumlah program pembangunan yang telah diluncurkannya itu menandakan bahwa pihaknya serius mewujudkan inovasi.

“Sebanyak 17 (program) itu kan artinya hal-hal baru atau memperbaiki yang telah ada dengan cara baru,” ungkap Emil dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (Japri) yang digelar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (28/12/2018).

Dalam kesempatan itu, Emil mengaku memiliki kabar gembira menyusul telah disahkannya APBD Jabar 2019. Sehingga, kata Emil, mulai tahun depan, pihaknya tinggal mengejar target 40 proyek strategi, khususnya pariwisata dan infastruktur.

“Mudah mudahan kita nanti ketemu lagi di Desember 2019, semua perubahan yang dijanjikan selama kampanye insya Allah semua bermuara pada hasil yang maksimal,” tutur dia.

Emil pun berjanji akan menyentuh segala dimensi untuk memajukan Jabar, tak terkecuali soal kegamaan. Menurutnya, semua dimensi tersebut merupakan wajah Jabar yang harus dijaga sebaik-baiknya agar Jabar sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia benar-benar terwujud.

Menginjak awal 2019 nanti, lanjut Emil, pihaknya akan menggenjot proses lelang 40 proyek strategi tersebut. Selain itu, mulai Januari 2019, pihaknya juga akan melakukan evaluasi anggaran 2020 melalui e-budgeting.

“Sehingga uang triliun-triliun milik pemprov ini harus terasa betul manfaatnya untuk masyarakat Jabar,” katanya.

Emil pun berharap, tak ada lagi kepala daerah di Jabar yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat perilaku koruptif. Salah satu upaya yang akan diterapkannya, yakni penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Selain itu, pihaknya pun akan membina secara khusus daerah-daerah yang kepala daerahnya dicokok KPK beberapa waktu lalu, seperti Bekasi, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Cianjur.

“Treatmennya Gubernur akan memantau semua keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pelanggaran,” paparnya.

Emil menambahkan, dia dan wakilnya UU Ruzhanul Ulum juga bertekad mewujudkan kekompakan dalam memimpin Jabar. Terlebih, keduanya telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Namanya juga politik selalu ada hal yang ingin menjauhkan kita, tapi kita sudah komitmen kita ingin khusnul khotimah. Kita berdua berpengalaman bagaimana mengelola dinamika politik selama lima tahun sebagai Bupati (Tasikmalaya) dan Wali Kota (Bandung),” tandas Emil.

Kolaborasi Pemerintah-Swasta
Dalam kesempatan itu, Emil juga mengatakan, Pemprov Jabar menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dinilai berhasil mengombinasikan pembiayaan APBD dan swasta untuk menjalankan pembangunan. “Kemendagri memberi penghargaan, APBD Jawa Barat paling futuristik,” ungkapnya.

Emil meyakinkan, dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan unsur swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR). Kolaborasi ini disebut ya sebagai wajah baru Jabar untuk mencapai semua tujuan dan program-program yang diusungnya.

“Memberi percontohan swasta itu bisa hadir. Ini wajah Jabar baru, kolaborasi dan inovasi. Inilah yang dimaksud juara,” jelas Emil.

Terlebih, tambah Emil, untuk menjalankan program pembangunan, pihaknya memerlukan anggaran yang besar. Di lain sisi, pihaknya tidak bisa mengandalkan APBD yang nilainya terbatas.

“Kendalanya dana. Yang ratusan ribu mah bisa cepat, tapi kadang-kadang ada yang jutaan. Jadi CSR ini yang disalurkan ke masyarakat. Kita pemerintah harus jadi penghubung,” terangnya.

Dia menyontohkan, penggunaan dana CSR banyak dipakai untuk menjalankan Program Jabar Quick Response yang diluncurkannya untuk mengatasi persoalan terkait kemanusiaan yang dialami warga Jabar.

Dari ribuan laporan yang masuk, menurutnya, program ini sudah menanggulangi sekitar 100 persoalan yang dialami warganya, seperti renovasi rumah yang rusak, warga korban tertimpa pohon, warga yang sakit, hingga melunasi biaya pendidikan.

“Karena keterbatasan, memang banyak laporan yang belum bisa dibantu. Tapi poinnya negara hadir,” tandas Emil.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum merasa bersyukur dengan capaian yang diraih pada 100 hari masa kerjanya bersama Emil. Uu pun mengaku, merasa nyaman dan kompak bekerja sama dengan Emil dalam menjalankan pemerintahan di Jabar.

“Kebersamaan kami sangat nyaman dan riang. Beliau menerima ide-ide saya, juga memberi banyak masukan buat saya,” ungkapnya.