Ridwan Kamil Gandeng Jepang Atasi Sampah dan Pencemaran Citarum
BANDUNG.SJN COM,-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja sehari penuh ke Jepang untuk menjakaki kerja sama penanganan sampah perkotaan dan pencemaran di Sungai Citarum.
Dalam kunjungan kerjanya di Tokyo, Senin 20 Mei 2019 kemarin, Gubernur yang akrab disapa Emil itu bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Tsukasa Akimoto. Pertemuan juga dihadiri oleh Vice Minister for Global Environment Affairs Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Yasuo Takahashi.
Dalam kesempatan itu, Emil memaparkan bahwa pihaknya tengah fokus pada pengendalian lingkungan, salah satunya pengelolaan sampah perkotaan. Dia menyatakan, Jabar berencana mengelola sampah ramah lingkungan seperti layaknya di Jepang.
Langkah pertama dalam penyelesaian sampah perkotaan sudah dilakukan Jabar dengan membangun fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut, Nambo di Kabupaten Bogor dengan nilai proyek mencapai USD60 juta.
“Sekarang kami akan membangun lima fasilitas dari sampah plastik menjadi bahan bakar. Kalau ini berhasil sampah-sampah plastik perkotaan bisa kita ambil dan jadikan bahan bakar. Akan mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan,” terang Emil dalam siaran persnya, Selasa (21/5/2019).
Emil menyatakan, Pemprov Jabar berkomitmen mengedepankan inovasi terkait lingkungan. Selain di TPPAS Lulut-Nambo Nambo, inovasi juga diterapkan dalam pembangunan TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung.
“Waste to energy Legok Nangka adalah contoh agar berhasil. Kami akan jadikan itu kebijakan standar dan di-copy untuk wilayah lain di Jabar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Emil pun meminta bantuan teknologi untuk mengubah Sungai Citarum yang kini masih kotor menjadi sungai terbersih. Menurut Emil, masalah di Sungai Citarum sangat kompleks mengingat Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melewati lebih dari tujuh kabupaten/kota dan banyak berdiri industri, termasuk perumahan.
“Presiden menugaskan saya 5 tahun untuk membersihkan, sehingga butuh langkah strategis. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa membantu saya,” harap Emil kepada Tsukasa Akimoto.
Emil pun mengungkapkan rencananya untuk memindahkan industri di sekitar DAS Citarum ke area dekat Pelabuhan Patimban, Subang yang kini tengah dibangun oleh Japan Indonesian Corporate Agency (JICA).
“Jika industri itu berpindah ke area Patimban, maka Citarum akan kami ubah dari zona industri ke zona pemukiman dan rekreasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Emil pun menyampaikan rencana menjadikan Jabar sebagai provinsi pertama yang memasukkan kurikulum kebencanaan di sekolah dasar dan menengah.
“Oleh karena itu, kami mohon dibantu, contoh modul pengajaran di sekolah yang bisa kami latih ke guru dan diajarkan kepada anak sekolah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Tsukasa Akimoto menuturkan, khusus penanganan Sungai Citarum, dirinya mengaku pernah berkunjung ke Jakarta dan melihat kondisi Sungai Ciliwung. Akimoto pun memberikan rekomendasi untuk penanganan sungai yang kotor.
“Di setiap titik tertentu bangun sarana pengelolaan air sebelum dibuang ke sungai. Dulu sungai di Tokyo tercemar, sekarang jadi bersih,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya fasilitas pengelolaan air, air kotor terlebih dahulu disaring sebelum masuk ke sungai. Menurut dia, biaya pembangunan fasilitas pengolahan air tersebut tidak terlalu tinggi.
“Dan kami, bisa bantu. Kami juga berkomitmen akan memberikan dukungan dan kerja sama dengan Provinsi Jabar. Kami juga siap mempererat kerja sama dengan JICA untuk mempererat hubungan dengan Provinsi Jabar,” janjinya.
Akimoto pun menyambut baik rencana dan tawaran kerja sama, terutama terkait kurikulum kebencanaan. Menurut dia, penerapan kurikulum kebencanaan tersebut juga didasarkan pengalaman sejumlah bencana yang menimpa Jepang.
“Kami banyak belajar dari pengalaman dilanda bencana, di wilayah Timur di Jepang,” tandasnya.
Sementara itu, Vice Minister for Global Environment Affairs KLH Jepang Yasuo Takahashi berharap, kerja sama di bidang lingkungan hidup antara Jepang dan Indonesia semakin mendalam.
“Terkait hal tersebut, kami menyambut baik proyek TPPAS di Legok Nangka yang kemarin sudah dimulai,” katanya.
Menurutnya, Jepang melalui JICA memiliki keterbatasan dalam membantu mewujudkan pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan untuk 12 Kota di Jabar.
“Namun kami anggap kerja sama di Legok Nangka tadi sangat penting. Kami menyampaikan apreasiasi tertinggi dalam memajukan proyek terkait,” ujarnya.
Sejak tahun lalu, lanjut Takahashi, pihaknya sudah mengirim konsultan bekerja sama dengan JICA untuk waste to energy project di Jabar. Takahashi pun mengaku gembira mendengar informasi bahwa lelang internasional TPPAS Legok Nangka direncanakan dibuka tahun ini.
“Kami juga mohon diberi kesempatan rutin untuk kerja sama lebih lanjut,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama Emil juga bertemu dengan Director Land, Infrastructure, and Transport Division Tadahiko Ito untuk membahas dukungan terhadap pengembangan kawasan segitiga emas Cirebon-Kertajati-Patimban (Rebana).
Usai pertemuan tersebut, Emil kembali melakukan pertemuan dengan Presiden JICA untuk membahas bantuan Digital West Java, bantuan WTE TPPAS Legok Nangka, dan pengembangan Kota Pelabuhan Patimban, serta jalan tol yang menghubungkan Tol Cipali dan Pelabuhan Patimban.
Penandatanganan Bantuan Modal IFC
Agenda terpenting dalam kunjungan kerja Gubernur Jabar ini adalah penandatanganan kerja sama bantuan modal dari IFC (International Finance Corporation) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar untuk menambah modal usaha dalam 5 tahun ke depan.
Rencana tersebut lahir dalam penandatanganan pernyataan kehendak (Letter of Intent) antara Pemprov Jabar yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan IFC yang dipimpin Direktur Departemen Asia Timur dan Pasifik Vivek Pathak di Tokyo, Jepang, Senin (20/5/19) waktu setempat.
Kerja sama ini dijalin lewat pertimbangan bahwa ketersediaan infrastruktur dan revitalisasi BUMD di Jabar guna meningkatkan daya saing daerah dan mensejahterakan masyarakat memerlukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Termasuk lembaga keuangan internasional yang memiliki kapasitas financial dan manajerial untuk mewujudkan sasaran misi BUMD Juara,” kata Emil.
LoI ini, menurut Emil, merupakan langkah awal untuk menjalin kerjasama formal lebih jauh dengan penandatangan perjanjian yang bersifat teknis dan operasional sesuai ruang lingkup yang disepakati.
