Disnakertrans Jabar Raih Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2019

JAKARTA.SJN COM,-Senin (14/10/2019).Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia menyerahkan

penghargaan untuk Pemerintah Provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan (IPK) tertinggi untuk 9 indikator, yaitu:

1. Perencanaan tenaga kerja;

2. Penduduk dan tenaga kerja;

3. Kesempatan kerja;

4. Pela&han kerja dan kompetensi kerja;

dengan pencapaian IPK ter&nggi untuk indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.

Penghargaan terhadap IPK ter&nggi untuk Jawa Barat ini dicantumkan berdasarkan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 249 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemda Provinsi

Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2019, Pemda Provinsi

Jawa Barat ditetapkan sebagai Provinsi dengan IPK Terbaik pada Indikator Utama

Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.

Hal ini memang dengan fakta bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum

Sektoral Kabupaten/Kota di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Barat merupakan yang

ter&nggi di Indonesia.

Melalui Press Release nya, Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Drs. M. Ade Afriandi, M.T.,

Kadisnakertrans selanjutnya menyampaikan, bahwa “yang paling ideal dalam meraih IPK

ter&nggi pada indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja adalah apabila juga disertai

dengan IPK yang &nggi pada indikator Produk&vitas Tenaga Kerja. Karena menunjukkan

perimbangan yang baik antara produk&vitas kerja yang ditunjukkan dengan remunerasi

berupa upah yang diterima. Jawa Barat sudah memberikan besaran pengupahan yang

melampaui KHL hampir di seluruh kabupaten/kota. Ini saatnya kita juga dapat menunjukkan

&ngkat produktivitas yang juga juga tinggi”.

“Mudah-mudahan di tahun 2020, Provinsi Jawa Barat dapat menerima lebih banyak

apresiasi IPK yang dapat membuk&kan kinerja yang baik dari seluruh pejabat struktural,

fungsional, sta> dan juga pegawan non ASN yang bekerja di OPD ini.”

“Satu hal yang pen&ng dinyatakan oleh Menteri Tenaga Kerja RI di dalam acara ini, adalah

bahwa seluruh pemerintahan baik pusat sampai ke daerah pada saat ini telah menyadari

bahwa ketenagakerjaan baik kementerian dan dinas bukanlah instansi yang marginal dan

tidak dapat dipandang sebelah mata.Karena instansi ini sangat pen&ng untuk menentukan

keberhasilan pemerintah di dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Sehingga harus dipahami bahwa intansi ini adalah instansi garis depan

(front line). Hal ini sejalan dengan pemikiran Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang telah

sejak awal menyatakan bahwa OPD ini merupakan OPD garis depan.”(hms/die)