Polres Bogor Ungkap Jaringan Prostitusi, Menteri Bintang Beri Apresiasi
JAKARTA.SJN COM,-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian RI, khususnya Polres Bogor yang telah berhasil mengungkap praktek jaringan prostitusi terselubung dengan modus kawin kontrak di Puncak Bogor, Jawa Barat. Jakarta (27/12) –
“Saya sangat mengapresiasi upaya dan kinerja Satuan Reskrim Polres Bogor yang berhasil mengungkap perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Modus ini harus segera dihentikan. Saya menghimbau semua pihak, baik itu pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat setempat untuk berperan aktif memantau dan melaporkan kepada aparat kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat jika mendengar, melihat, dan menyaksikan kasus-kasus kekerasan atau eksploitasi yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka,” ujar Menteri Bintang.
Di Bogor Kepala Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Bogor, IPDA Hafiz Prasetia Akbar menegaskan akan terus melakukan pendalaman kasus prostitusi ini dan mencari indikasi apakah ada keterlibatan anak di dalamnya.
“Alhamdulillah modus perdagangan orang berkedok ‘Prostitusi Halal’ yang telah berlangsung bertahun-tahun ini akhirnya dapat kami ungkap. Kami akan melakukan pendalaman kembali terhadap perkara sehingga kegiatan amoral yang berlangsung di Puncak ini dapat seluruhnya di berantas.” ujar IPDA Hafiz.
Selanjutnya guna menekan praktik prostitusi anak dengan modus kawin kontrak di Indonesia, Menteri Bintang mengatakan Kemen PPPA telah membuat lima (5) kebijakan prioritas, diantaranya pengurangan angka kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual dan pencegahan berbagai praktik perkawinan anak. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang yang berdampak pada masa depan mereka.
“Beberapa langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan Kemen PPPA guna mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut, diantaranya membangun sistem Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), mendorong Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang berfungsi melindungi anak, dan mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk aktif melawan kejahatan seksual melalui aktivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Pada pertengahan 2019, Kemen PPPA sudah melakukan asesmen dan kajian terkait masalah prostitusi di wilayah Puncak yang hasilnya mengindikasikan adanya praktik eksploitasi seksual terhadap perempuan, termasuk juga anak yang dilakukan baik secara offline dan online. Hasil temuan ini nantinya akan menjadi model perlindungan khusus melalui pendekatan pemenuhan hak anak.
Memperhatikan dari bahayanya yang serius (serious crime), menjadi rentan menyasar pada anak-anak, maka diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah untuk memutus mata rantai jaringan prostitusi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui modus kawin kontrak, ” terang Menteri Bintang.
