Kinerja Dewan Jabar Terganggu Akibat Covid-19
BANDUNG.SWARAWANITA NET,-Sejak merebaknya penyebaran virus Corona (Covid-19), mayoritas anggota Dewan jarang ngantor, hal ini tentunya berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, dan target kinerja alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan H. Daddy Rohanady membenarkan bahwa, sejak merebaknya wabah covid-19 di Indonesia khususnya di Jawa Barat, sedikit banyaknya berdampak terhadap kinerje dan target DPRD Jabar periode 20190224.
“ Ya, pastilah dampak wabah covid-19 ini telah mempengaruhi semua sektor kehidupan termasuk juga berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD Jabar akan turun terutama pada fungsi Pengawasan”, ujar H. Daddy Rohanady saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, Selasa (14/4/2020).
Dikatakan, dalam kondisi saat ini kita tentunya mengalami kesulitan turun langsung kelapangan melakukan pengawasan penyerapan anggaran yang dibiayai dari APBD Jabar.
“Kami tidak bisa leluasa lagi mengumpulkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap, terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek khususnya bidang infrastruktur” kata Daddy yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar.
Berhubung kita tidak leluasa untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, tentunya fungsi pengawasan dewan pasti tidak akan semaksimal ketika situasi masih normal, atau tidak ada wabah, ujar politisi Gerindra dari daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon-Kab Indramayu ini.
Ia menambahkan, kita sendiri kalau menggelar rapat kerja dengan mitra Komisi IV atau instansi terkait, terkait perkembangan pembangunan yang sedang dilaksankan/ berjalan terpaksa dilakukan melalui teleconference. Namun, kalaupun terpaksa rapat digelar langsung, harus pakai masker dan jarak duduk diatur agar tidak berdekatan. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19.
Sedangkan terhadap konstituen, terpaksa juga kita hanya bisa berkomunikasi via telepon seluler / HP. Namun persoalnya, tidak semua masyarakat, terutama yang berada dipedesaan/ pedalaman memiliki HP android, bahkan masih ada msyarakatyang tidak memiliki HP, ujar Daddy.
Terkait handphone untuk program sapa warga yang dibagikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada RW, untuk menangkal berita hoax –per Desember 2019, lalu?
“Siapa yang bisa menjamin HP yang diberikan kepada pengurus RW se Jabar tersebut masih utuh semua? Kalau RW sudah ganti? Apalagi dalam kondisi seperti ini,” tandasnya.(dh)
