DRA. HJ. TIA FITRIANI : MEMBANGUN KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
BANDUNG.SJN COM.-Dimasa Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini, ketahanan pangan melalui sektor pertanian di Jawa Barat, sangat luar biasa bisa bertahan. Terutama sektor pertaniannya tidak terkena imbas Pandemi Covid-19, dan mampu men-support untuk tingkat nasional, sehingga perlu mendapat perhatian khususnya dari pemerintah.
Sekarang, penguatan di pemerintah di sektor pertanian, lebih diutamakan pada pembekalan kepada masyarakat, terutama pelaku pertanian. Kemampuannya juga harus ditingkatkan, mereka membutuhkan inovasi, meskipun ada permasalahan. “Kita perlu juga memberikan pembekalan mengenai pola tanam bersama di suatu daerah sehingga ada panen raya dan bagaimana caranya agar petani juga dibekali dengan edukasi digitalisasi, karena Jawa Barat mempunyai konsep/program Petani Juara. Adapun yg dimaksud petani Juara itu, adalah petani yg menggunakan aplikasi digital, baik itu untuk mengatur pemasaran atau pola tanam, sehingga dapat diketahui daerah mana saja yg melaksanakan pola tanam yg sama, sehingga pada waktu panen tidak menanam satu jenis tanaman saja secara bersamaan”. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Provinsi Jawa Barat Dra Hj. Tia Fitriani, saat di temui Swarajabbarnews com di ruang kerjanya baru-bbaru ini.
Lebih jauh Politisi Perempuan Partai Nasdem yg duduk di Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini, menuturkan. Dengan Aplikasi digital tsb, dalam pemasaran hasil pertanian, bisa mempertemukan langsung petani dengan calon pembelinya. Sehingga harga jual petani pun bagus, harga jual petani bisa terjaga tidak terlalu rendah, dan petani bisa diuntungkan, sebab petani bisa menentukan sendiri calon pembelinya. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas dari petani itu, yangg juga diharapkan dapat menghasilkan produk untuk di pasar modern
Petani selaku kunci dari ketahanan pangan Indonesia khusunya di Jawa Barat, selama masa pandemi ini diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja dengan maksimal. Permasalahannya adalah, sekarang ini jumlah petani di Indonesia khususnya di Jawa Barat banyak yang tergolong masuk ke usia tua, minim sekali jumlah petani yg berasal dari kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Bahkan pada masa pandemi seperti ini, yang diharapkan masyarakat dapat saling berempati satu sama lain. “Permasalahan lain, adalah ketersediaan lahan. Lahan pertanian kerap kali dialihfungsikan, untuk keperluan yg lainnya. Akibatnya, lahan untuk bertani menjadi semakin sempit, bahkan lahan pertanian menjadi rusak tercemar oleh limbah pabrik”, ujar Hj. Tia.
Menurut Hj. Tia, Pemerintah harus mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Dimulai dari mensejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas, seperti bantuan relaksasi kredit kepada para petani miskin. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi, untuk membantu mereka dalam mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan dimasa pandemi seperti ini. Bahkan disarankan, agar para petani diberi fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran.
Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali, untuk membangun nasionalisme. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi2 pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga pangan, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada. Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. Sehingga masyarakat memiliki peluang, untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan.
Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengakali situasi yang ada. Termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. “Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri, seperti misalnya urban farming dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah”, ujar Hj. Tia.
Sebagai Wakil Rakyat yg berasal dari Dapil Jabar II (Kab. Bandung), untuk itu Hj. Tia memperkenalkan Pertanian berbasis Rakyat. “Mereka memanfaatkan lahan2 pekarangannya dan saya juga sudah membuat program melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya langsung, yg tidak hanya memberi wejangan2 saja, tapi sifatnya langsung memberi pelatihan/praktek langsung, sehingga yangg kita angkat ini, pernah kita lakukan. Bukan hanya petani sayur/palawija saja, tetapi ada juga petani ikan. Kita buat dengan lahan yg kecil, kita membuat budidaya ikan Lele, contohnya di sebuah ember dengan diatasnya kita padukan dengan sayuran. Telihatnya seperti kecil, tapi kalau ditekuni secara benar, bisa berdampak ekonomi untuk masyarakat. Ini sebuah harapan baru, karena bisa memberdayakan ekonomi, sebab ini bisa dilakukan dengan lahan yg sempit”, tuturnya.
Dorongan dari Pemprov Jawa Barat untuk program Ketahanan pangan sangat baik sekali, saat sektor Pariwisata terpuruk akibat Pandemi Covid-19, tetapi sektor pertanian/ketahanan pangan bisa bertahan di masa Pandemi covid-19 ini dengan baik. Untuk itu dibutuhkan program2 penguatan terhadap Ketahanan Pangan tersebut.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa lahan pertanian saat ini mulai menyusut. Tapi kita bisa kenalkan cara baru, termasuk pemanfaatan lahan sempit. Kedepannya, mungkin ada wacana untuk membiasakan pertanian hidrofonik, kenapa tidak. Padi Hidroponik itu mungkin dilakukan, terobosan itu tetap dilakukan melalui kajian yang mendalam. Dengan lahan pertanian berkurang, maka pertanian hidroponik tentu harus terus digalakkan. Hal ini perlu dilakukan, untuk menjawab harapan Gubernur Jawa Barat Juara lahir bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Jabar, Hj. Tia ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dirinya mensupport Komisi II, agar betul2 memberikan perhatiannya lebih demi pelayanan kepada masyarakat. “Pasalnya banyak program2 di Komisi II bidang pertanian, yg sifatnya memberdayakan masyarakat dan dimaksimalkan harus tepat sasaran. Sehingga penerima bantuan ini terus berkesinambungan, dan menjadi percontohan dengan menggalakkan Bumdes. Sebab disetiap Desa, Bumdes merupakan tulang punggung ekonomi di perdesaan. Pada program bantuan dana desa (DD) saja sudah dianggarkan, sehingga membangun kedaulatan ekonomi dan kemandirian pangan bisa terwujud di Jawa Barat”, pungkasnya.(adikarya parlemen/die)
