Pemerintah Perlu Atasi Kelangkaan Pupuk
BANDUNG.SJN COM.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Galih banyak menerima berbagai aspirasi saat reses di Kabupaten Garut (reses ke 1 tahun anggaran 2020-2021).
Menurut Deden aspirasi paling mendominasi di Kabupaten Garut yakni permasalahan pupuk bersubdisi yang banyak dikeluhkan oleh kelompok petani.Ia pun berharap persoalan pupuk bersubdisi, distribusi ataupun kuota Kartu Tani segera dievaluasi. Sebab, banyak petani, pekebun yang sengsara karena hal tersebut. Mereka (petani dan pekebun) sangat kesulitan mendapatkan pupuk bersubdisi yang akhirnya mempengaruhi proses tanam mereka.
Pemerintah saat ini perlu mengatasi kelangkaan Pupuk.Pasalnya, sebagian petani kondisi pupuk saat ini sangat sulit didapat.
Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Garut, Deden Galih, SH, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Lebih jauh menurut Deden yang duduk di Komisi III DPRD Jabar menuturkan persoalan pupuk muncul dari aspirasi petani .Keluhan yang muncul, ungkap Deden pupuk di beberapa Kecamatan, diantaranya Karang Pawitan mengalami kelangkaannya
Kalau juga ada, harganya mahal . Dari aspirasi yang muncul ini, disebabkan oleh sistem zonasi dalam pendistribusian pupuk Dengan fakta-fakta ini, pemerintah diminta segera evaluasi kondisi pupuk
Pemerintah dipandang perlu menyelesaikan pupuk karena pupuk merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan petani.Pupuk, merupakan salah satu sarana yang memberikan kontribusi pada ketercapaian produksi padi.Maju mundurnya, sektor pertanian salah satunya ditentukan oleh keberhasilan produksi hasil pertanian.
Apalagi Jabar, merupakan daerah lumbung padi, sehingga untuk mempertahankan lumbung pangan, segala persoalan yang dikeluhkan petani harus diselesaikan termasuk persoalan pupuk.pungkasnya.(Adikarya Parlemen/die)
