Pemulihan Ekonomi Jabar: Pangan Bisa Jadi Prioritas
BANDUNG.SJN COM.-Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Bincang Media bertema Kesiapan Jawa Barat Menghadapi Krisis Pangan 2021 pada Selasa (8/12/2020).
Dalam acara tersebut dibahas bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar harus menentukan prioritas dalam pemulihan ekonomi. Berdasarkan asas survival, ada tiga pilihan yang bisa menjadi prioritas yakni pangan, energi, dan air.
Tokoh Jabar yang juga Pengamat Pertanian Sarwono Kusumaatmadja merekomendasikan Pemda Provinsi Jabar untuk memprioritaskan masalah pangan.
“Jadikan pangan sebagai prioritas untuk solusi pemulihan ekonomi sekarang ini. Pengaruh pangan ini multidimensi. Bila kebutuhan pangan terpenuhi, maka semua sektor akan kembali pulih. Jangan mimpi sektor lain akan sukses bila tidak ada makanan,” kata Sarwono.
Menurut Sarwono, pertanian hortikultura dapat menjadi solusi jangka panjang pascapandemi COVID-19. Pelaksanaannya bisa dengan pertanian berbasis perkotaan sebagai komplimen pertanian hortikultura berbasis desa.
Sarwono mengatakan, program Indonesia Berkebun yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil dapat kembali digalakkan secara massal dengan tujuan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan lingkungannya secara mandiri.
“Jabar punya peluang mengatasi krisis pangan karena warganya tidak asing dengan pertanian. Jadi, kalau sekarang beberapa negara menurut ekspor pertaniannya, ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri, dan kalau mungkin bisa ekspor,” ucapnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar Dadan Hidayat menjelaskan, saat ini, sumbangsih produksi beras Jabar untuk nasional sebesar 16 persen-17 persen atau peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Pak gubernur berpesan supaya Jabar bisa menjadi nomor satu dan swasembada pangan. Potensi itu ada,” kata Dadan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jabar pada 2020 sebesar 9.172.700 ton gabah kering giling (GKG) atau sebanyak 5.880.618 ton beras. Sedangkan daya konsumsi warga Jabar sebesar 128 kg perkapita pertahun sehingga untuk memenuhi kebutuhan beras diperlukan 6,4 juta ton.
“Berarti Jabar masih defisit beras. Pak gubernur menargetkan supaya 2021 bisa surplus. Untuk itu, kami memiliki program memperluas areal tanam baru dengan memanfaatkan lahan idle milik Dinas Perkebunan dan Pertanian. Targetnya, tanaman padi seluas 2.091.404 hektare dengan produksi 6 ton/hektar. Harapannya, akan bisa diproduksi 11.126.830 ton GKG atau setara 7.646.291 ton beras sehingga Jabar surplus 1,2 juta ton di tahun depan,” ucapnya.
Selain itu, akan dilakukan intensitas penanaman dari 1-2 kali tanam dalam setahun menjadi 2-3 kali tanam, bahkan bisa 4 kali tanam. Caranya dengan melakukan pembibitan sebelum panen, sehingga setelah panen, lahan akan bisa segera ditanami.
“Kami juga akan meminta petani untuk memilik varietas padi yang tahan banjir dan mendorong petani untuk ikut asuransi pertanian. Ini dilakukan untuk mencegah kerugian petani apabila gagal panen. Di tempat-tempat yang sering banjir, akan dilakukan kompanisasi supaya banjir bisa cepat surut dan tanaman padi bisa diselamatkan,” kata Dadan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar Jafar Ismail mengatakan, pola konsumsi masyarakat Jabar kurang beragam, terutama untuk pemenuhan karbohidrat.
“Kita harus mengubah bahwa kenyang itu tidak harus nasi tapi bisa juga dengan ketela, ubi, dan yang lainnya. Pemda Provinsi Jabar menargetkan dua komoditas untuk dikembangkan yaitu singkong dan kentang sebagai pengganti beras,” ujarnya.
Adapun dalam acara yang digelar secara daring turut dihadiri, Ketua KTNA Jabar H. Otong Wiranta, Duta Petani Milenial Sandi Octa Susila, Ir Yayat dari PT Mitra Desa Pamarican, serta Nuryanto dari PT Agro Investama.(red)
