Pemda Provinsi Jabar Tanda Tangani Rencana Kerja Tahunan dengan Tiga NGO

BANDUNG.SJN COM.-Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menandatangani Rencana Kerja Tahunan dengan tiga Non-Governmental Organization (NGO) secara virtual dari Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/12/2020).

Tiga NGO yang dimaksud yaitu Jhpiego, USAID (United States Agency for International Development) Madani, dan Environmental Defense Fund (EDF). Selain Sekda Jabar, 11 sekda kabupaten/kota terkait turut menandatangani rencana kerja tahunan dengan tiga NGO tersebut.

Setiawan menjelaskan, Jhpiego yang berafiliasi dengan The Johns Hopkins University merupakan mitra dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) tahun 2020-2023. Di Jabar, Jhpiego akan bermitra dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Bandung.

Ia berujar, Jhpiego fokus kepada kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. “Serta programnya meliputi diklat tenaga kesehatan terkait dengan KB pascapersalinan, pembentukan tim penjamin mutu, dan asesmen diklat tenaga kesehatan swasta,” ujar Setiawan.

Berikutnya, USAID Madani merupakan mitra Kementerian Hukum dan HAM RI di 2020 hingga 2021. Lingkup tugas Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ini meliputi peningkatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga pemberdayaan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Di Jabar, terdapat enam kabupaten/kota yang bermitra dengan USAID Madani yakni Kabupaten Sukabumi, Bandung, Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya, serta Kota Bogor.

“Targetnya OMS dan kriterianya bagaimana kemampuan mengelola dana, hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk mendukung isu bersama, partisipasi hubungan dari OMS dan berbagi pengetahuan dalam aksi,” tutur Setiawan.

Terakhir, EDF merupakan mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk 2020-2022. Program kerjanya meliputi pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan nelayan, khususnya nelayan rajungan, dengan menitikberatkan penyusunan rencana aksi sosialisasi atau konsultasi pelaksanaan pemantauan rencana aksi perikanan rajungan.

Selain itu, juga melakukan pendataan hasil tangkapan perikanan rajungan dan pelatihan pengelolaan perikanan rajungan.

“Terdapat tiga kabupaten (di Jabar) yang akan bermitra yaitu Kabupaten Cirebon, Karawang, dan Indramayu,” ucap Setiawan.

Melalui kolaborasi dengan tiga NGO ini, Setiawan berharap agar program-program yang ditawarkan bisa dimanfaatkan untuk kemajuan masing-masing daerah.

Sementara itu, perwakilan EDF, MK Jali, mengatakan bahwa dengan sekitar 19.500 nelayan rajungan, di mana 67 persennya atau sekitar 13 ribu merupakan nelayan kecil, pengelolaan rajungan menjadi sangat penting di Jabar dalam konteks nasional. Apalagi, terdapat sekitar 6 ribu orang yang turut terlibat dalam pengolahan rajungan.

Hans Antlov, Chief of Party USAID Madani, menjelaskan bahwa fokus USAID Madani yang pertama adalah penguatan kapasitas OMS. OMS di kabupaten/kota dinilai masih kurang mendapatkan perhatian oleh mitra pembangunan sehingga belum memiliki legitimasi, keberlanjutan, dan kapasitas.

“Kedua, kami akan mendukung forum lintas pelaku di masing-masing kabupaten/kota dalam rangka mencari solusi satu tematik isu. Terkait Dana Desa atau kesehatan ibu dan anak, pengelolaan sampah, lingkungan dan lainnya,” kata Hans Antlov.

Ketiga, lanjutnya, membangun kemitraan sehingga OMS lokal bisa aktif dalam pembangunan yang ada di daerah.

Adapun menurut Country Director jhpiego, Herrio Hattu, kerja sama ini terjalin karena adanya relevansi kebutuhan di Jabar dengan program yang akan dilakukan.

Pihaknya pun mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta lingkungan masyarakat.

“Dan kami berharap kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung dapat terus terjalin dengan baik,” ucap Herrio.

“Dan momen penandatanganan MoU hari ini menjadi momen penting untuk menghasilkan pencapaian-pencapaian yang baik,” tutupnya.(red)