Pemulihan Ekonomi Imbas Covid-19 Harus Didukung Anggaran Yang Memadai

BANDUNG.SJN COM.-Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian sangat terasa sekali baik Nasional maupun daerah.Saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah, telah berkomitmen untuk memulihkan perekonomian dari dampak Covid 19.

Bahkan untuk Pemprov. Jabar dalam APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2021, telah mengagendakan pemulihan ekonomi sebagai program prioritas.

Namun, kendati berbagai program dan kegiatan sudah disiapkan dengan tujuan akhir pemulihan ekonomi, dari sisi dukungan anggaran dinilai kurang memadainya.

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dra.Hj.Lina Ruslinawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Lebih jauh Politisi Partai Gerindra Asal Dapil 5 (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) menuturkan merujuk kepada komposisi APBD Provinsi Jabar tahun 2020, volume APBD mencapai Rp. 44, 268 triliun lebih.

Dari jumlah APBD tersebut, besaran anggaran untuk sektor perekonomian hanya 10 persen dari jumlah anggaran.

Selanjutnya, untuk alokasi anggaran di sektor perekonomian tersebar di berbagai bidang, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan , perikanan, kehutanan, UKM, pariwisata serta perindustrian dan perdagangan.

Dengan banyaknya bidang garapan di sektor perekonomian, nampak bahwa anggaran sangat minim.

Dengan kondisi Anggaran seperti itu, apa mungkin persoalan pertanian sebagai salah satu contoh, akan maju atau akan terealisasi , apalagi saat ini penguatan ketahanan pangan kini lagi gencar digemporkan oleh Pemprov. Jabar .

Minimnya anggaran untuk sektor perekonomian, jelas Lina sudah berlangsung beberapa tahun ini, besarannya sama, rata-rata di kisaran 10 persen dari volume APBD.

Harapannya, di kemudian hari Pemprov. Jabar melalui Bappeda dapat mengubah pola penyusunan Anggaran.

Jika agenda pemulihan ekonomi menjadi prioritas, tentunya harus dilakukan penambahan anggaran untuk sektor perekonomian.

Penambahan anggaran, secara khusus untuk sektor pertanian harus ada penambahan mengingat kontribusi pertanian pada PDRB rata-rata mencapai 7 persen per tahun.

Lina, dalam bagian lain penjelasannya mengatakan dalam situasi pandemi, hampir semua sektor usaha mengalami keterpurukan.

Keadaan, ini salah satunya menyebabkan sumber pendapatan negara seperti pajak mengalami penurunan.

Kondisi ini, salah satunya menyebabkan berkurangnya atau terbatasnya belanja negara untuk penyelenggaraan pembangunan.

Kondisi demikian, bisa terjadi dalam APBD Provinsi Jabar, untuk mengantisipasi hal ini Pemprov. Jabar harus kontinu melakukan evaluasi atas efektivitas penggunaan anggaran.

Sektor perekonomian di Jabar salah satunya ditopang oleh kinerja BUMD.

Untuk BUMD tersebut, karena setiap tahun ada yang rutin diberikan penyertaan modal seperti PT Jabar Agro, sebaiknya dilakukan evaluasi

Hal yang menjadi alasannya, ujar Lina kontribusi pada PAD dari PT Jabar Agro masih minim.(Adikarya Parlemen/die)