Peran Legislatif Dalam PPKM Miliki Peran Penting
BOGOR.SJN COM.-Kebijakan Pemerintah yang menerbitkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM , dinilai sebagai program realistis, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Untuk di Jabar, PPKM akan dilaksanakan di 20 Kabupaten/Kota, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.
Untuk menyukseskan PPKM berhasil, dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak termasuk dari lembaga legislatif.
Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, H. Riki Kurniawan, LC, dalam keterangannya kepada indofakta, Minggu , 10 Januari 2021.
Menurut Riki, sangatlah realistis anggota legislatif turut menyukseskan dan berpartisipasi dalam PPKM.
Partisipasi tersebut, dapat diimplementasikan di daerah pemilihan masing-masing dari para anggota legislatif.
Hal yang bisa dilakukan oleh legislatif di daerah pemilihan , bisa difokuskan pada kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan.
Hal yang menjadi dasar pertimbangan, sambung Riki pada sebagian masyarakat masih ada yang belum atau kurang memiliki kesadaran pentingnya penerapan protokol Kesehatan.
Partisipasi lembaga legislatif ini perlu disinergikan dengan pemerintah terutama dalam hal dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan protokol kesehatan seperti APD.
Dengan penyelenggaraan PPKM, Pemerintah dinilai perlu mendistribusikan APD seperti masker terutama di daerah yang tingkat kepatuhan pada pelaksanaan penegakan protokol kesehatan masih rendah
Khusus untuk Kabupaten Bogor, ujar Riki dengan mempertimbangkan masih tingginya penyebaran Covid 19, sosialisasi protokol Kesehatan baik oleh pemerintah maupun lembaga legislatif perlu dilaksanakan di semua Kecamatan.(die)
