Mempercepat Pemulihan Ekonomi

BANDUNG.SJN COM.-Menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan terus menyatupadukan langkah sinergitas dari beragam pemangku kepentingan ekonomi tampaknya menjadi tantangan yang perlu terus mendapatkan dukungan, utamanya dalam memastikan beragam kebijakan dan strategi yang ditempuh Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal pada tataran praktis.

Upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan prinsip counter cyclical, di mana ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong perekonomian hal ini dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Tia Fitriani.

Program PEN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas dunia usaha (supply), serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter sehingga seyogyanya mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat ujarnya.
Lebih jauh Legislator dari Partai NasDem menuturkan salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Program Pemulihan Ekonomi untuk UMKM sebagai salah satu sasaran program PEN telah dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan.

Kita tentunya berharap agar strategi Program PEN melalui pendekatan UMKM dapat menjadi pengarusutamaan bagi seluruh Instansi pemerintah atau lembaga agar secara konsisten untuk belanja barang/modal dari UMKM sehingga mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi ujarnya.

Setidaknya ada sejumlah pekerjaan yang perlu menjadi fokus prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM, agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L serta pelatihan terkait digitalisasi UMKM.

Kita patut mengapresiasi komitmen pemerintah yang telah menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog Dengan cara ini, UMKM bisa bersaing dengan menawarkan barang atau jasanya menggunakan sistem tender online. Pengadaan barang atau jasa secara digital akan mengurangi tingkat kecurangan lantaran semua proses transaksinya dilakukan dengan transparan.
Optimisme dan semangat nilai gotong-royong serta solidaritas yang merupakan identitas masyarakat Jawa Barat harus dapat terus dipelihara guna memberikan dukungan dan kekuatan bersama dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pungkasnya. (Adikarya Parlemen)