Pansus LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2020, Kritisi Pembangunan Ekonomi

BANDUNG.SJN COM.-Pansus LKPJ Gubernur Jabar, kini tengah membahas laporan LKPJ dari seluruh OPD.

Salah satu yang sudah dibahas adalah OPD lingkup Komisi II DPRD Jabar yang membidangi Bidang Perekonomian.

Berkenaan dengan laporan di LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020, yang disampaikan OPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikritisi.

Hal ini, diungkapkan Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020, Yunandar Eka prawira dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Berdasarkan paparan OPD lingkup perekonomian, ungkap Yunandar terungkap pembangunan perekonomian masih bertumpu dari program yang dibuat oleh masing-masing OPD.

Namun, untuk tataran kebijakan dan strategi belum nampak.

Akibat kondisi ini, sulit dilakukan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan agenda pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Salah satunya bansos yang sudah dilaksanakan selama tahun 2020, dengan tujuan membantu masyarakat yang terdampak Covid 19, pada pelaksanaannya lebih besar proporsinya berupa bantuan pangan.

Idealnya, untuk mendongkrak peningkatan daya beli , proporsi terbanyak harusnya bansos direalisasikan dalam bentuk bantuan tunai.

Kondisi ini, ke depan harus diperbaiki agar agenda pembangunan ekonomi bisa berubah, dengan target ekonomi pulih dan daya beli masyarakat menguat.

Pembangunan ekonomi, jika hanya mengandalkan program sulit untuk mewujudkan target yang diharapkan.

Salah satu hal yang menjadi alasannya, ujar Yunandar proporsi anggaran untuk program perekonomian dalam APBD Provinsi Jabar sangat minim, proporsinya 0,1 persen dari jumlah APBD Provinsi Jabar.(die)