Ihsanudin : Kebijakan Anggaran Jabar Jangan Hanya Sensasi
BANDUNG.SJN COM.-Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ihsanudin, M.Si meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil fokus bekerja dan jangan terlalu mengedepankan pencitraan demi ambisi politik. Apalagi saat pandemi yang makin meningkat di Jabar, Gubernur harus mengedepankan skala prioritas.
Program yang tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan Covid-19, kata Ihsanudin, jangan dijadikan prioritas.
“Apalagi APBD Jabar hanya sekedar dijadikan program sensasional sehingga akan dianggap fenomenal. Contohnya kebijakan yang memaksakan anggaran pembangunan Alun-alun di sejumlah kota/kab. di Jawa Barat, sementara anggaran hibah bantuan sosial yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dicoret. Inikan sangat ironis,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Karawang-Purwakarta ini.
Dijelaskan Ihsanudin, Jawa Barat sebagai salah satu zona merah terparah di Indonesia tentu saja sangat meprihatinkan. Peningkatan kasus Covid-19 saat ini sudah mengkhawatirkan karena aktifitas warga yang tidak terkendali. Sehingga dengan kaitan itu, pencegahan Covid-19 seusai Idul Fitri gagal karena beberapa faktor.
Hal itu, kata dia, karena ketidakpatuhan masyarakat dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah seperti larangan mudik, namun membuka tempat wisata serta varian baru Covid-19 dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi.
Ditambahkan, rem darurat berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus segera dihidupkan dan dilaksanakan dengan tegas di Jawa Barat, karena situasinya yang sudah mendesak.
“Melalui Forkompida maupun kerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jabar untuk menyalakan rem darurat,” katanya.
Selain itu, Pemprov harus mendorong penguatan di rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya baik sumber daya manusia, obat-obatan maupun sarana prasana lainnya. Seperti tempat isolasi mandiri non-rumah sakit. Apalagi, saat ini bed occupancy rate (BOR) di Jabar sedang tinggi.
“Jangan sampai ada warga Jabar yang terpapar Covid-19 tidak terlayani dengan baik,” tandasnya.
Ditegaskan, harus ada upaya antisipasi sosial akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Bahwa kebijakan pemulihan ekonomi harus lebih terukur dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pemulihan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat.
“Program pemulihan ekonomi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat yang terdampak, seharusnya dikurangi bahkan dihapus. Harus diganti program yang langsung berdampak bagi masyarakat kecil,” tandas Ihsanudin. (die)
