Legislator Partai NasDem Tia Fitriani Minta KDM Hadir ke Rapat Paripurna Untuk Mendengarkan Aspirasi .
Aksi itu dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai telah merendahkan martabat DPRD.
Tak hanya Fraksi PDI Perjuangan yang kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang seolah melecehkan lembaga DPRD.
Dalam rapat paripurna yang digelar, Fraksi Nasdem juga menyuarakan hal yang sama.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem, Tia Fitriani mengungkapkan bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan lembaga legislatif dan ekskutif sedang tidak baik-baik saja. Terlebih, dalam beberapa agenda rapat paripurna yang digelar DPRD Jawa Barat, KDM absen.
“Ijin pimpinan, dan Pak Wagub yang hadir disini, bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan kita ini sedang tidak baik-baik saja karena komunikasi yang tidak lancar,” kata Tia Fitriani politisi dari partai NasDem
Ia mengatakan, selama 3 periode ia menjadi anggota DPRD baru kali ini merasakan hubungan yang tidak harmonis dengan gubernur yang dampaknya dirinya sulit menginformasikan keadaan di daerah pemilihan.
“Jadi mohon difasilitasi bertemu dengan gubernur, tidak hanya dengan unsur pimpinan saja, karena bila hanya unsur pimpinan saja kami tidak bisa menyuarakan,” ucap anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung ini dalam rapat paripurna
Tia juga menegaskan agar pertemuan dengan gubernur dilaksanakan di kantor DPRD Jawa Barat.
“Jangan kami yang harus datang ke rumah Gubernur, kita bertemu disini saja pimpinan di lembaga DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, dimana kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Itu saja pimpinan, cocok,” tegas Tia disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out lantaran merasa kecewa dengan pernyataan yang disampaikan KDM
Dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, KDM menyebut tidak perlu lagi rapat dengan DPRD untuk mengambil keputusan karena membutuhkan waktu yang lama. Pernyataan KDM ini dinilai melecehkan dan tidak menghormati lembaga DPRD.*
