Puluhan Mahasiswa Sumedang Geruduk DPRD, Menuntut Keamanan Hingga Isu Lingkungan
Sumedang.Swara Jabbar News Com.-Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Sumedang Rabu (28/5) kemarin. Mahasiswa yang merupakan gabungan dari IKOPIN University dan UPI Kampus Sumedang menyuarakan perihal infrastruktur yang kurang memadai di wilayah Jatinangor yang merupakan daerah pendidikan, serta keresahan terkait maraknya tambang ilegal di Sumedang.
Massa aksi kemudian menggeruduk masuk ke gedung DPRD Sumedang untuk menyampaikan tuntutannya. Presiden Mahasiswa IKOPIN University bersama dengan Gubernur BEM UPI Kampus Sumedang menyuarakan kembali tuntutan aksi massa terkait infrastruktur dan penanganan tambang ilegal.
“Pada tanggal 28 Febuari 2025 kami menggelar aksi di Sumedang terkait salah satu konsennya adalah infrastruktur, hari ini kami menyuarakan kembali tuntutan tersehut dengan penambahan tuntutan kepada DPRD Sumedang terkait penanganan tambang ilegal. Kami dan teman-teman mahasiswa UPI kampus Sumedang berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai akhir” tegas Ariel M Zamzam Presiden Mahasiswa Ikopin (28/5).
Selaras dengan itu, Ali Hanif Gubernur BEM UPI Sumedang menegaskan bahwa isu lingkungan dan penanganan tambang ilegal merupakan keresahan masyarakat Sumedang.
“Sesuai dengan semangat Gubernur Jawa Barat, kang Dedi Mulyadi tentang bahaya kerusakan alam ataupun adanya aktivitas tambang ilegal maka kami sadar hal ini harus jadi perhatian bersama. Kami menyadari sepenuhnya bahwa untuk mengawal niat baik ini maka perlu menjadi atensi bersama bukan hanya mahasiswa dari UPI dan IKOPIN” kata Ali.
Massa aksi menyampaikan tuntutannya ke DPRD Sumedang terkait 4 hal. Diantaranya yaitu:
1. Mengawal per mulai bulan Juni hingga Juli kedepan, semua pekerjaan fisik infrastruktur akan menjadi fokus pemerintah di wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Mengawal dan memastikan bahwa Cimanggung – Jatinangor yang memiliki PAD terbesar di Sumedang harus diiringin dengan kemajuan pembangunannya.
3. Mengawal pembahasan APBD Perubahan Kab. Sumedang pada bulan Juni mendatang.
4. URC (Unit Reaksi Cepat) dalam hal infrastruktur di Kabupaten Sumedang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.
Presiden Mahasiswa IKOPIN menyampaikan lebih lanjut bahwa barisannya akan terus mengawal tindak lanjut tuntutan mereka pada pimpinan DPRD Sumedang, Pemkab, Pemprov serta sikap dari Bupati Sumedang serta jajarannya berkenaan dengan tuntutan yang telah mereka sampaikan.
“Kami akan terus menunggu kabar baik tindak lanjut pemerintah akan tuntutan kami, mulai dari poin satu hingga empat. Karena sejatinya mahasiswa sebagai agent of change dan social control tentu sudah seharusnya kami menyuarakan keresahan dan masalah-masalah sosial masyarakat. Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat pada setiap sendi kekuasaan yang lupa diri” tandas Ariel.
