Tia Fitriani Jaring Aspirasi Masyarakat, Saat Reses
Kabupaten Bandung.Swara Jabbar News Com- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani kembali turun langsung ke daerah pemilihan (Dapil)-nya dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Titik ke-3 reses kali ini digelar di Kampung Sangkan RT 02 RW 02, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Rabu 23 Juli 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Tia disambut hangat oleh warga dan berbagai tokoh masyarakat. Hadir pula Kepala Desa Loa, Kepala Desa Mekarwangi, tokoh agama, tokoh pemuda, kader Posyandu dan PKK, ketua RW/RT, tim relawan Dulur Satia, serta pengurus Partai NasDem.
Tia menegaskan bahwa reses bukan hanya sekadar rutinitas atau kegiatan seremonial, namun menjadi sarana penting untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini adalah kesempatan kami untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Apa yang disampaikan akan kami perjuangkan agar bisa menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Kota ditata, desa diurus,” ujar Tia Fitriani di hadapan warga.
Fokus Infrastruktur Jadi Prioritas
Sebelum melakukan reses, Tia mengungkapkan dirinya sempat bertanya kepada Gubernur Jawa Barat mengenai program yang harus dibawa dalam masa reses. Gubernur pun menyarankan agar fokus diarahkan pada sektor infrastruktur dan pembangunan jalan.
Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2025, yang telah disepakati bersama DPRD Jawa Barat. Program tersebut mencakup sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan-jalan provinsi yang dianggap penting untuk menunjang konektivitas dan mobilitas masyarakat.
“Infrastruktur jalan adalah kunci konektivitas antardaerah. Ketika akses jalan terbuka, ekonomi lokal akan ikut tumbuh dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau,” ungkap politisi NasDem tersebut.
Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Jadi Perhatian
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian penting dalam program prioritas. Pemerintah menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru, penyelesaian status lahan sekolah, serta pengembangan sekolah berbasis kearifan lokal dan teknologi.
Di bidang kesehatan, Pemprov akan mendorong pembangunan Puskesmas baru serta peningkatan mutu layanan kesehatan primer, termasuk penguatan pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal.
Sementara itu, sektor ekonomi diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan efisiensi dan transparansi anggaran. Tujuannya, agar anggaran pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih adil dan merata.
“Program-program ini bukan sekadar target administratif, tapi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyat,” tutupnya.
Seluruh program prioritas ini dirancang selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD Jawa Barat 2025–2029 yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu. (AP)
