Hj.Tia Fitriani Menggelar Reses di Desa Sayati
Kabupaten Bandung.Swara Jabbar News.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, kembali menyapa konstituen dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024–2025 yang kali ini digelar di kediaman Bapak Isa, salah satu tokoh Dulur Satia, di Kampung Sayati, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada Jumat (25/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para kader PKK, anggota Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat lainnya yang antusias mengikuti jalannya agenda reses.
“Alhamdulillah saya bisa kembali hadir di Desa Sayati dan bertatap muka langsung dengan masyarakat, khususnya para Dulur Satia yang selama ini setia mendampingi perjuangan saya,” ujar Tia Fitriani dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, Tia menyampaikan sejumlah program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang akan menjadi fokus pada periode 2025–2029. Program tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan teknologi, pengurangan kesenjangan wilayah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Program unggulan seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan ekonomi dan pangan, investasi, olahraga milenial, hingga energi terbarukan akan terus kami kawal agar benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegas Tia.
Cek Kesehatan Gratis untuk Warga
Menariknya, agenda reses kali ini juga dirangkaikan dengan kegiatan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara DPD FPPI Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Puskesmas Bihbul Kecamatan Margahayu.
Layanan ini menjadi bentuk nyata perhatian Tia Fitriani terhadap kondisi kesehatan warga, sekaligus implementasi dari program layanan dasar yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Aspirasi Kini Bisa Diakses dan Disampaikan Lewat SIPD
Di akhir penyampaiannya, Tia Fitriani menegaskan bahwa semua masyarakat kini bisa menyampaikan aspirasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terbuka dan dapat diakses secara luas.
“Semua aspirasi bisa disampaikan melalui SIPD, dan semua masyarakat bisa mengaksesnya,” ujar Tia.
Dengan sistem ini, ia berharap proses pembangunan akan semakin tepat sasaran, partisipatif, dan transparan sesuai kebutuhan warga di berbagai wilayah.(AP)
