Kota Bandung.Swara Jabbar News Com.-Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menegaskan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam mewujudkan good and clean governance . Mengingat berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan dan masih banyak masalah lainnya masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono pada momentum Hari Jadi ke-80 Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).
Menurut Ono Surono, tata kelola pemerintahan yang baik harus berlandaskan data yang akurat. Data yang valid menjadi pondasi penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik sesuai prinsip good and clean governance. Ia pun menyoroti masih lemahnya basis data di Jabar, salah satunya terkait angka putus sekolah. Hingga kini, belum ada kejelasan jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA maupun yang tidak.
“Data Badan Pusat Statistik yang menyebut sebanyak 600 ribu, dinilai belum terurai secara detail penyebarannya. Tanpa data yang valid, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Meskipun pemerintah pusat telah menerapkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi (DTSE) secara nasional. Pendataan tersebut harus objektif dan dilakukan secara profesional di tingkat desa agar program penanggulangan kemiskinan dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Prinsip good and clean governance dapat diwujudkan melalui kolaborasi pentahelix, yaitu kerja sama antara Pemerintah, DPRD, akademisi, dunia Usaha, masyarakat, dan media. Namun sayangnya kolaborasi ini belum maksimal di Jabar.
Dalam konteks pengelolaan APBD, politisi asal PDIP ini pun menyoroti dihapusnya bantuan keuangan untuk kabupaten atau kota bahkan desa menjadi penyebab lambatnya penyelesaian persoalan rakyat.
Disamping itu kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota hingga desa harus komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya fokus pada kewenangan provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi Jabar harus memastikan setiap langkah kebijakan turut memecahkan persoalan rakyat kecil.
Momentum Hari Jadi ke-80 Jawa Barat, menurutnya, menjadi pengingat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan yang baik adalah yang menyasar semua lapisan masyarakat. Jika hal ini dilakukan, target penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan ekonomi akan tercapai,” tutup Ono Surono.*
