Legislator Gerindra Lina Ruslinawati Mendengar Aspirasi dan Memastikan Program Pemerintah Menyentuh Rakyat.

Kabupaten Sukabumi.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati menggelar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Aula Bela Negara, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.Minggu (5/10/2025).

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Penyelengaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, Lina Ruslinawati mengatakan kegiataan ini untuk melihat dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat.Penyelenggaraan pemerintahan responsif,   ia mendorong peningkatan responsivitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif ujar Lina.

Lebih jauh, Legislator Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) Lina Ruslinawati mengatakan “Pemerintahan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi warga dan memastikan program-program tahun anggaran 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Lina.

Lina menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar tercermin dalam kebijakan anggaran dan program kerja pemerintah daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

“Harapan masyarakat adalah kompas bagi arah kebijakan. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran benar-benar memberi manfaat,” tandasnya.

Harapan Lina Ruslinawati terhadap penyelenggaraan pemerintahan mencakup sejumlah aspek yang berfokus pada responsivitas, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah yang sinergis.

Lina Ruslinawati mendorong pemerintah untuk meningkatkan responsivitas dalam pengelolaan anggaran di tahun 2025. Hal ini menunjukkan harapannya agar setiap program dan alokasi dana pemerintah dapat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada, bukan hanya dijalankan secara rutin tandasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai elemen warga. Diskusi interaktif pun digelar untuk menampung masukan terkait prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.(AP)

Comment