Kab Bandung.Swara Jabbar News Com.-Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk Tahun Anggaran 2025.
Salah satu kegiatan pengawasan ini dilaksanakan pada Senin (6/10/2025) bertempat di GOR Kantor Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Acara ini dihadiri oleh masyarakat, perangkat desa, serta lainnya.
Melalui mekanisme rapat kerja komisi, kunjungan lapangan, hingga pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar), DPRD Jawa Barat secara aktif mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintahan provinsi Jawa Barat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur strategis, serta pengelolaan dana pendidikan dan kesehatan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, mengungkapkan pentingnya pengawasan sebagai sarana untuk menggali persoalan di lapangan dan mengevaluasi regulasi yang berlaku.
“Alhamdulillah, hari ini kami menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan upaya kami untuk belanja masalah dan mengevaluasi bagaimana implementasi regulasi dari pusat maupun provinsi di daerah. Ternyata, tidak semua regulasi yang berniat baik bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Ini yang akan terus kami kawal,” ujar Tia Fitriani.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya sebatas pada realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas, keberlanjutan, serta dampak langsung program terhadap masyarakat.
DPRD Jabar memberikan perhatian serius terhadap program-program yang bersumber dari APBD murni maupun dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa komisi bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai lokasi pembangunan, sekolah, hingga puskesmas, guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana.
Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai narasumber Moh. Rizki L. Aziz, S.H.INT., M.I.POL., Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama BSKON Kementerian Dalam Negeri RI, yang memaparkan mengenai penguatan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Sementara itu Kepala Desa Lengkong, Agus Salam, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ibu Tia Fitriani dalam kegiatan pengawasan tersebut.
“Semoga acara ini membawa berkah. Terima kasih kepada Ibu Tia yang selalu hadir dan memperhatikan kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Karang Taruna. Banyak persoalan seperti pendidikan dan infrastruktur yang belum tuntas. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita selesaikan,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan konstruktif, serta menyerap aspirasi masyarakat dalam setiap langkahnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi, partisipasi publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat. (AP)
Comment