Bandung.Swara Jabbar News Com.-DPRD Provinsi Jawa Barat Dedi menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penandatanganan Nota Kespakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun Anggaran 2026 dan Persetujuan DPRD terhadap Perubahan Propemperda Tahun 2025.Jumat (31/10/2025).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Barat,Dalam rapat, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat menyampaikan interupsi jelang Dedi Mulyadi menyampaikan sambutannya.
Doni menyampaikan nasib para pegawai perusahaan tambang di Kabupaten Bogor. Doni bertanya pada Dedi Mulyadi, terkait langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dedi Mulyadi mengatakan Pemprov Jawa Barat sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya memperbaiki jalan di sekitar lokasi tambang. Namun saat ini perbaikan dihentikan sementara, untuk mengatasi kerusakan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, reklamasi, transportasi dan masalah pungutan liar.
Doni, saat rapat paripurna, meminta interupsi untuk menyuarakan aspirasi daerah pemilihannya soal tambang.
Debat panas terjadi antara Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat dan Anggota DPRD Fraksi Golkar, Hilal Hilmawan. Doni, saat rapat paripurna, meminta interupsi untuk menyuarakan aspirasi daerah pemilihannya soal tambang.
Dia meminta penjelasan dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait permasalahan tambang hingga nasib daerah Parung Panjang. Namun, Hilal turut menginterupsi agar Dedi Mulyadi tidak menanggapi.
Namun, Hilal menyarankan tidak perlu membahas hal tersebut. Menurutnya, rapat saat itu membahas anggaran.
“Hilal dari Fraksi Partai Golkar. Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini. Karena kita sudah sepakat dari awal rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHAP PPS dan laporan BPERDA,” kata Hilal. (die)
Comment