Bandung.Swara Jabbar New Com.-Gerindra mendukung prinsip Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah overfishing. Namun kami menolak jika kebijakan ini hanya rapi di atas kertas tetapi menyulitkan nelayan kecil di lapangan. Regulasi kuota, zonasi, dan kewajiban teknologi pemantauan harus diatur dengan adil, proporsional, dan tidak menjebak nelayan tradisional dalam biaya baru yang tidak sanggup mereka tanggung.Hal ini dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady.
Lebih juah, Legislator Partai Gerindra Dapil Jabar XII (Kabupaten Indramayu-Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon) Daddy Rohanady menuturkan Program PIT berbasis kuota akan diberlakukan penuh per 1 Januari 2026, menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga ekosistem perairan sekaligus mendorong ekonomi kelautan.
Gerindra berkomitmen mengawal kebijakan PIT agar benar-benar seimbang antara kelestarian dan keadilan sosial: subsidi dan insentif teknologi untuk kapal kecil,penyederhanaan birokrasi kuota, penguatan koperasi nelayan, serta pelibatan nelayan sebagai mitra pengawas sumber daya ikan. Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis segelintir pelaku besar.Tutup Daddy Rohanady. (adv)
Comment