Kota Bandung.Swara Jabbar News Com.-Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 disetujui DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna hari ini (Jumat, 14 November 2025). Terdapat 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terdiri dari 10 Ranperda usulan gubernur dan 5 Ranperda prakarsa DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menjelaskan, 15 Ranperda dalam Propemperda Tahun 2026 tersebut 8 diantaranya merupakan Ranperda usulan gubernur yang ditetapkan menjadi pembahasan skala prioritas I dan II dalam Propemperda Tahun 2026. Empat (4) Ranperda Prakarsa DPRD Jawa Barat yang masuk dalam Propemperda Tahun 2026, dan sisanya 3 Ranperda merupakan dari Propemperda Tahun 2025.
“Maka usulan Ranperda Propemperda Tahun 2026 berjumlah 15, terdiri dari 10 Ranperda usul gubernur dan 5 Ranperda usul prakarsa DPRD Jawa Barat,” kata Daddy Rohanady.
Dalam pembahasannya nanti lanjut dia, ada sekitar 9 Ranperda yang menjadi skala prioritas I yang akan dibahas di semester I tahun 2026, dan ada 6 Ranperda yang menjadi skala prioritas II yang akan dibahas di semester II tahun 2026.
Ranperda usul gubernur diantaranya;
1. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050
2. Ranperda tentang Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kehutanan
5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity
7. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandaraudara Internasional Jawa Barat
8. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah)
9. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Agronesia (Perseroda)
10. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
Ranperda Usul DPRD Jawa Barat
1. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat
2. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah
5. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah di Hulu Berbasis Komunitas
Dari hasil pembahasan Propemperda tahun 2026, Bapemperda DPRD Jawa Barat menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi salah satunya terkait sosialisasi Perda kepada masyarakat yang harus lebih dioptimalkan, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.
Kemudian, Bapemperda DPRD Jawa Barat menilai perlu segera evaluasi secara menyeluruh terhadap Perda yang ada di Pemerintah Provinsi Jabar. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan setiap Perda yang ada tetap relevan, efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan hukum di masyarakat.
“Kegiatan evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh Bapemperda dengan dukungan dari Biro Hukum dan Ham,” ucapnya.
Sementara itu sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Sorono yang memimpin rapat tersebut mengatakan, pimpinan DPRD Jawa Barat telah menerima surat Gubernur Jawa Barat Nomor:8953/HK.02.01/HUKHAM pada 28 Oktober 2025 mengenai usulan Ranperda untuk Propemperda 2026.
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan DPRD Jawa Barat menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat untuk melakukan pembahasan surat tersebut.
“Bapemperda telah menyelesaikan pembahasan dan siap melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna (hari ini) sebagai dasar penetapan Propemperda Tahun 2026,” kata Ono Surono.
Untuk diketahui, DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda sekaligus. Agenda pertama, jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Sedangkan agenda kedua, laporan Bapemperda DPRD Jawa Barat, persetujuan DPRD Jawa Barat terhadap Propemperda Tahun 2026, dan sambutan Gubernur Jawa Barat. (adv)
Comment