Kab Bandung Barat.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Tati Supriati Irwan, S.Sos melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Graha Tani Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Minggu (7/12/2025).
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan ini dihadiri tokoh masyarakat, para tokoh perempuan, pemuda, para kader posyandu. kader PKK serta para undangan lannya.Acara ini menarik dengan menampilkan narasumber Dr. Hj. Sri A. Kusumawardani, S.H., M.Hum, mantan kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat serta aktif di BKOW Jabar.
Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Jabar III (Kabupaten Bandung Barat) Tati Supriati Irwan dalam paparannya mengatakan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat adalah fungsi kontrol poltik dan administrasi yang dilakukan DPRD untuk memastikan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) menjalankan tugas sesuai hukum, anggaran digunakan tepat sasaran, serta pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD Jabar memiliki tiga fungsi utama legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan berarti DPRD mengontrol, menilai mengevaluasi jalannya pemerintah daerah agar sesuai dengan UUD 1945 UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan daerah ( Perda) dan APBD.
Tujuannya adalah mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan program pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat ujar Tati.
Lebih lanjut, Tati Supriati Irwan menuturkan Ruang Lingkup Pengawasan Pelaksanaan Perda, apakah dijalankan sesuai aturan,Pengelolaan APBD , apakah anggaran digunakan efektif, efisien, dan transparan.Program strategis nasional dan daerah,misalnya dukungan untuk umkm, pembangunan infrastruktur, layanan Kesehatan dan Pendidikan. Kinerja kepala daerah , apakah visi misi gubenur dan bupati / walikota tercapai.
Tujuan Utama Pengawasan yaitu menjamin good govermance (pemerintahan yang baik), mencegah praktek korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN), Meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah daerah, mengawal agar pembangunan daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas tandas Tati Supriati Irwan
Dalam sesi dialog, masyarakat menyambut dengan antusias kedatangan wakil rakyat, sehingga dapat menyampaikan berbagai aspirasi diantaranya terkait UMKN, Pertanian, Peternakan serta dorongan sektor pemberdayaan masyarakat agar ditingkatkan dan berbagai aspirasi lainnya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tati Supriati Irwan mempersilahkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan Kabupaten Bandung Barat.
“Berbagai aspirasi dari masyarakat merupakan masukan yang berharga dan kami bertekad untuk mengawal aspirasi ini mendapat perhatian dan ditindaklanjuti ujarnya.
Masukan dan laporan dari warga akan menjadi masukan dan rekomendasi resmi DPRD Jabar kepada Pemerintah untuk perbaikan tata kelola ke depan yang lebih maksimal Pungkas Tati Supriati Irwan (AP)
Comment