Kabupaten Bandung.Swara Jabbar News Com.-DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas program strategis Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja komisi, kunjungan lapangan, hingga pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
Salah satu agenda pengawasan berlangsung pada Senin (8/12/2025) di Aula Kantor Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Desa Margahayu Selatan Farhan Taufik Akbar, Ketua BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, relawan Dulur Satia serta unsur lainnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menegaskan bahwa pengawasan merupakan sarana penting untuk menggali persoalan riil di lapangan sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi.
“Alhamdulillah, hari ini kami menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan upaya kami untuk belanja masalah dan mengevaluasi bagaimana implementasi regulasi dari pusat maupun provinsi di daerah. Tidak semua regulasi yang berniat baik bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Ini yang akan terus kami kawal,” ujar Tia Fitriani.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya menyangkut realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, serta dampak langsung program terhadap masyarakat.
Soroti Meningkatnya Kasus Kanker di Jawa Barat, dalam sambutannya, Tia Fitriani menyoroti persoalan kesehatan masyarakat, khususnya meningkatnya kasus kanker di Indonesia dan Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah pasien kanker di Indonesia meningkat 30% dalam satu dekade. Pada tahun 2022 tercatat 396.914 kasus baru secara nasional. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi kasus tinggi, diperkirakan mencapai lebih dari 80.000 kasus baru per tahun.
Jenis kanker terbanyak di Jawa Barat meliputi:
Wanita: kanker payudara dan kanker serviks
Pria: kanker paru-paru, kolorektal, dan prostat
Anak: leukemia dan retinoblastoma
Peran Komunitas dan Pemerintah dalam Penanganan Kanker, kegiatan ini turut menghadirkan Diah Eka Nursulistyawati, SE, Ketua Komunitas Sehat Sejahtera Agrapana sekaligus aktivis sosial dan pengurus Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jawa Barat, sebagai narasumber. Ia memaparkan materi mengenai pengawasan dan implementasi peran aktif komunitas pemerhati kanker bersama pemerintah dalam upaya menekan angka pasien kanker di Jawa Barat.
Diah menekankan dua aspek penting: pencegahan (preventif) dan penanganan (represif)
Upaya Preventif
*Penguatan program GERMAS.
* Pemerataan pelatihan SADARI hingga tingkat RT.
* Pengawasan ketat industri makanan termasuk UMKM melalui inspeksi mendadak.
* Sosialisasi bahan pangan sehat dan berisiko.
* Upaya pengurangan polusi: penghijauan, inspeksi industri, perbaikan transportasi massal.
* Edukasi bahaya merokok.
* Peningkatan kebahagiaan masyarakat melalui manajemen stres, hiburan, dan pendampingan bagi kelompok berisiko tinggi (pekerja pabrik, tambang, pekerja jalanan, dll.).
* Penyediaan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.
Upaya Represif
* Penambahan fasilitas kesehatan (klinik/rumah sakit) yang mampu menangani terapi kanker.
* Penambahan alat penunjang diagnostik dan terapi di RSHS serta rumah sakit rujukan untuk mempersingkat antrean.
* Penyediaan shelter/rumah singgah atau kontrakan bersubsidi bagi pasien dari luar daerah.
* Pembentukan lembaga psikologi khusus untuk pendampingan pasien kanker dan keluarganya.
Melalui kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, komunitas, serta masyarakat, diharapkan upaya pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kanker sehingga kualitas layanan kesehatan di Jawa Barat semakin meningkat. (adv)
Comment