Kota Bogor.Swara Jabbar News Com.-Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan sebagai upaya melindungi hak-hak pekerja di tengah kondisi perekonomian yang masih melandai. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor, dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Semester II Tahun 2025. Selasa, (23/12/2025)
Dalam sambutannya, H. Yomanius Untung menyampaikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor strategis yang secara konsisten mendapat perhatian dan dukungan Komisi V, khususnya terkait belanja operasional.
Menurutnya, kondisi pengawasan ketenagakerjaan saat ini masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya, sehingga memerlukan penguatan berkelanjutan.
“Di Komisi V, satu-satunya belanja operasional rutin yang secara konsisten kami dorong adalah pengawasan ketenagakerjaan. Ini karena kondisi pengawasan di lapangan masih sangat minim, bahkan dalam kondisi tertentu tergolong ekstrem,” ujar Yomanius.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang berpotensi meningkat pada tahun mendatang, seiring dengan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu fokus utama Komisi V dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kami ingin mendapatkan gambaran langsung terkait kecenderungan kondisi ketenagakerjaan ke depan, termasuk potensi PHK serta kesiapan pengawasan di wilayah kerja UPTD Wilayah I,” tambahnya.
Selain itu, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut, guna memastikan implementasinya berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif serta memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan jajaran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan ketenagakerjaan di Jawa Barat.*
Comment