*Fraksi PK
Kabupaten Bandung Barat.Swara Jabbar News Com.-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Fraksi di Hotel Gunung Putri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Minggu, (28/12/25)
Dalam rapat kerja tersebut secara resmi menetapkan 9 Program Prioritas Strategis Fraksi PKB Jawa Barat Tahun 2026 sebagai arah kebijakan utama fraksi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, menegaskan bahwa sembilan program tersebut dirumuskan sebagai perwujudan mandat politik rakyat, bukan sekadar agenda administratif parlemen.
“Fraksi PKB memandang parlemen sebagai ruang keberpihakan. Karena itu, seluruh program yang kami tetapkan diarahkan agar negara benar-benar hadir, adil, dan berpihak kepada kelompok yang paling rentan di Jawa Barat,” ujar Asep Suherman.
*Sembilan Program Prioritas Fraksi PKB DPRD Jawa Barat 2026, berikut kebijakan strategis sebagai kompas politik fraksi, yaitu:
1. Reformasi Anggaran Daerah Berbasis Keadilan Sosial dan Ketahanan Rakyat, dengan mendorong APBD yang lebih berpihak pada buruh, petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan, sekaligus menekan belanja birokrasi dan SiLPA struktural.
2. Pendidikan Rakyat dan Pesantren sebagai Pilar Pembangunan Manusia, termasuk pembebasan ijazah siswa tidak mampu, penguatan madrasah dan sekolah swasta, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana–prasarana pesantren dan madrasah.
3. Perlindungan Buruh, Ketenagakerjaan, Pemuda, dan Bonus Demografi, untuk menjawab persoalan PHK, pengangguran terdidik, dan memastikan bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi, bukan beban sosial.
4. UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Pesantren sebagai Jantung Ekonomi Daerah, dengan penguatan koperasi produktif, akses pembiayaan adil, kewajiban belanja UMKM, serta perlindungan dari praktik ekonomi predator.
5. Kedaulatan Pangan, Air, dan Perlindungan Ruang Hidup, melalui perlindungan lahan pertanian, swasembada pangan berbasis petani dan nelayan, reformasi pupuk subsidi, serta penguatan irigasi dan akses air bersih.
6. Darurat Lingkungan, Sampah, dan Mitigasi Bencana, sebagai respons atas meningkatnya banjir, krisis sampah, dan kerentanan wilayah rawan bencana di Jawa Barat.
7. Reformasi Tata Kelola BUMD, Aset Daerah, dan Layanan Publik, agar BUMD dan aset daerah benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik dan penguatan PAD, bukan beban fiskal.
8. Ketertiban Sosial serta Perlindungan Perempuan, Ibu, dan Anak, termasuk penanggulangan pinjol ilegal, judi online, bank emok, perlindungan dari kekerasan, serta penurunan stunting dan perlindungan pekerja perempuan.
9. Penanganan Disparitas Wilayah Utara–Selatan Jawa Barat, melalui afirmasi anggaran, percepatan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal wilayah selatan.
*Komitmen Pengawalan di DPRD*
Asep Suherman menegaskan bahwa seluruh hasil Rapat Kerja ini akan menjadi panduan resmi sikap Fraksi PKB dalam pembahasan RAPBD 2026, penyusunan regulasi, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.
“Sembilan program prioritas ini akan kami kawal secara konsisten dan terbuka. Politik bagi Fraksi PKB adalah keberanian mengambil posisi untuk membela yang lemah dan memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan daerah,” tegasnya.
Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pesantren, dan komunitas akar rumput, agar kebijakan daerah tetap terhubung dengan kebutuhan riil warga.
“Peduli umat dan melayani rakyat bukan sekadar slogan, melainkan etika kerja politik Fraksi PKB dalam setiap keputusan,” pungkas Asep Suherman.***
Comment