an peKab Bandung.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kunjungan lapangan sekaligus kegiatan pengawasan nyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026 di Sport Hall Almaas 3, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa Sukamukti Agus Tajudin, pengurus Relawan Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, serta warga Desa Sukamukti.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Sukamukti serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
“Program yang dicanangkan pemerintah provinsi dalam implementasinya tidak selalu berjalan semulus yang dibayangkan. Karena itu, program-program tersebut harus kita awasi dan kawal bersama-sama agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Tia.
Ia menjelaskan, pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan serapan anggaran, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan program, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Tia juga menyoroti sejumlah catatan terkait pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan masukan masyarakat, beberapa program dinilai masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal konsistensi kebijakan dan kecukupan anggaran
Tia menyinggung kondisi fiskal pemerintah yang saat ini tengah menghadapi tantangan, sehingga diperlukan saling pengertian dan dukungan antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, agar pembangunan tetap dapat berjalan. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bersama terkait sembilan program unggulan gubernur agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat pelaksana.
“Pada prinsipnya, tujuan program unggulan ini sangat baik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga pelosok desa, penguatan layanan kesehatan seperti Posyandu, sampai pembangunan jaringan irigasi pertanian. Namun dalam implementasinya masih ditemukan pengurangan anggaran yang berdampak pada capaian program,” katanya.
Adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, transportasi publik, serta reformasi birokrasi.
Menurut Tia, seluruh program tersebut telah berjalan, namun tetap membutuhkan evaluasi dan penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting bagi DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Comment