Bandung.Swara Jabbar News Com.Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.bertempat di Ruang Komisi II. Kamis (29/1/2026)
Dalam rapat koordinasi terbaru, Komisi II bersinergi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berikut: Dinas Sektoral: DTPH (Pertanian), DKPP (Ketahanan Pangan), DKP (Kelautan & Perikanan), Disbun (Perkebunan), Dishut (Kehutanan), dan Disperindag (Perindustrian & Perdagangan).Badan Perencanaan & Keuangan: Bappeda dan BPKAD untuk sinkronisasi anggaran
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati menuturkan Fokus utama rangkaian pertemuan ini adalah penyelarasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 guna memastikan sinergi di tengah keterbatasan anggaran.
Agenda ini melibatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program kerja setiap dinas sejalan dengan target pembangunan ekonomi daerah.
Optimalisasi Sektor Strategis yaitu Pertanian & Pangan: Menekankan sinergi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) serta Ketahanan Pangan (DKPP) untuk memperkuat sektor ekonomi
Ekonomi daerah. Yakni Kelautan & Perikanan: Menyoroti pengawasan program kelautan dan pentingnya modernisasi teknologi serta infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi garam Jawa Barat.
Standarisasi Industri: Menekankan modernisasi alat pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PMPP) untuk menjaga kualitas produk daerah.
Legislator Partai Gerindra Lina Ruslinawati Dapil Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) memberikan beberapa penekanan penting terkait penyelarasan program tahun anggaran 2026 dan optimalisasi kinerja mitra kerja:
Penyelarasan Program 2026: Lina menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja dengan mitra kerja (OPD) agar target pembangunan ekonomi Jawa Barat tercapai secara efektif di tengah keterbatasan anggaran.
Krisis SDM di Sektor Pertanian: Beliau menyoroti kurangnya personel di Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Lina mengungkapkan kekhawatiran karena ada satuan brigade perlindungan tanaman yang hanya dikelola oleh satu orang untuk melayani lima kabupaten/kota.
Modernisasi Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Lina mengungkapkan kekhawatiran karena ada satuan brigade perlindungan tanaman yang hanya dikelola oleh satu orang untuk melayani lima kabupaten/kota.
Modernisasi Fasilitas: Lina mendorong optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk alat mesin pertanian (alsintan) dan fasilitas di UPTD seperti RSH Cikole, agar layanan kepada masyarakat dan petani bisa lebih maksimal.
Perlindungan Konsumen: Ia juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari tugas sektor perindustrian dan perdagangan.
Secara konsisten, Lina Ruslinawati berfokus pada penguatan sektor ekonomi riil (pertanian, kehutanan, dan perikanan) serta memastikan bahwa setiap unit pelayanan teknis daerah memiliki dukungan anggaran dan SDM yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Tutup Lina Ruslinawati (AP)
Comment