Kabupaten Indramayu.Swara Jabbar News Com.-DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya pembaharuan data yang disertakan dalam setiap usulan kebutuhan aspirasi setiap desa. Update data menjadi penting agar usulan tersebut dapat diprioritaskan dalam program perencanaan pembangunan Jawa Barat. Demikian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Sidang 2025-2026 di Aula Hotel Prima, Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Ono, dari 300an desa di Indramayu hanya 18 desa yang berhasil lolos dalam aplikasi Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD). Hal itu disebabkan salah satunya adanya pemangkasan anggaran pusat untuk daerah, termasuk pemerintahan desa. Sehingga SIPD menjadi lebih selektif dan kompetitif.
“Adanya SIPD tersebut sebenarnya untuk memudahkan aspirasi program prioritas di desa-desa. Sebab, yang punya rakyat sebenarnya kan pemerintah desa,” ucap Ono.
Dengan kata lain, tambah Ono, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengusulkan program prioritas pembangunan desa melalui SIPD tersebut. Dalam hal ini, perangkat desa khususnya operator SIPD harus sering mengecek usulan-usulan yang sudah diinput ke dalam SIPD tersebut. Hingga SIPD menerima usulan-usulan itu dengan status indikatif.
“Operator ini harus selalu mengecek dan terus berkoordinasi dengan pihak Bappeda agar usulannya diterima,” katanya.
Lebih jauh Ono menjelaskan, setiap desa masing-masing harus selalu mengkomunikasikan dengan pihak terkait agar usulan tersebut dapat dikawal dengan baik. Bukan tanpa sebab, saat ini DPRD provinsi memiliki keterbatasan anggaran untuk desa. Namun hal itu bukan sebagai kendala yang dapat menghambat pembangunan desa. Pada prinsipnya, dewan provinsi akan mengawal setelah usulan tersebut sudah ditetapkan besaran anggarannya dalam SIPD.
“Kuncinya, akan kami kawal setelah usulannya masuk sistem dan menjadi program prioritas dalam sistemnya,” tutup Ono.*
Comment