Kabupaten Sukabumi.Swara Jabbar News Com.-Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Sabtu (14/02/2026)
Dalam paparannya Legislator Partai Gerindra Lina Ruslinawati menyampaikan beberapa poin penting terkait pengawasan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yaitu :
Pentingnya Sinergi Anggaran & Rutilahu: Beliau menekankan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan dari pemerintah provinsi, khususnya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), benar-benar tersampaikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Apresiasi Kemandirian Pangan: Lina memuji langkah Pemerintah Desa Sasagaran dalam memanfaatkan tanah desa untuk sektor pertanian. Ia menyebut hal ini sebagai “wujud kemandirian pangan” yang nyata karena lahan desa dikaryakan menjadi ladang pertanian produktif bagi masyarakat.
Solusi Harga Pangan: Beliau menyatakan bahwa kemandirian pangan adalah kunci saat harga sembako melonjak. Ia mendorong masyarakat untuk proaktif memanfaatkan lahan yang ada agar “tidak harus lagi serba beli ke warung”.
Dalam pertemuan tersebut, aspirasi utama yang disampaikan warga dan pemerintah desa (Pemdes) berfokus pada kesejahteraan infrastruktur dasar dan kemandirian ekonomi.
Beberapa aspirasi dan poin utama yang mengemuka antara lain:
1.Evaluasi dan Penambahan Program Rutilahu: Warga menyampaikan perlunya evaluasi dan kelanjutan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Aspirasi ini mencakup harapan agar proses pendataan lebih akurat dan kuota bantuan dari pemerintah provinsi dapat ditingkatkan untuk warga yang membutuhkan.
2.Dukungan Sektor Pertanian Desa: Masyarakat mengapresiasi dan meminta dukungan lebih lanjut terkait pemanfaatan tanah desa untuk lahan pertanian. Aspirasi ini bertujuan agar sektor pertanian desa menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal sehingga warga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pasar saat harga melonjak.
3.Transparansi Anggaran: Warga mendorong adanya partisipasi publik yang lebih kuat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025-2026 agar setiap rupiah dana provinsi yang masuk ke desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
4.Akses Infrastruktur Jalan: Melalui peresmian jalan penghubung di wilayah tersebut, warga menyampaikan aspirasi agar pembangunan infrastruktur jalan terus diperhatikan untuk memperlancar arus distribusi hasil bumi dan mobilitas ekonomi warga.
Lina Ruslinawati berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi, khususnya melalui perannya sebagai Wakil Ketua Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan. (AP)
Comment