Kabupaten Cirebon.Swara Jabbar News Com.-Sebanyak 1.505 warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terdampak banjir yang melanda tiga kecamatan. yakni Pasaleman, Ciledug, dan Losari,di Cirebon.
Bencana ini dipicu hujan deras berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah hulu hingga hilir sungai dalam durasi cukup lama.
Daddy Rohanady (sering disapa Kang Daro), Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, memiliki fokus yang konsisten pada penanganan banjir di wilayah Cirebon, terutama di wilayah Timur (Cirebon Timur) yang kerap menjadi langganan bencana.
Hingga Februari 2026, kontribusi dan aksi Kang Daro terkait banjir di Cirebon meliputi:
Bantuan Logistik Darurat: Melalui inisiatif personal maupun lembaga, Kang Daro kerap menyalurkan bantuan langsung berupa paket sembako, makanan siap saji, dan kebutuhan pokok lainnya ke titik-titik pengungsian, seperti yang pernah dilaksanakn kerap menyalurkan bantuan langsung berupa paket sembako, makanan siap saji, dan kebutuhan pokok lainnya ke titik-titik pengungsian, seperti yang pernah dilakukan di Desa Japura Bakti.
Advokasi Infrastruktur (TPT Sungai Ciberes): Secara politik, ia secara aktif mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung untuk segera memperbaiki Tembok Penahan Tanah (TPT) dan melakukan normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir berulang di Kecamatan Waled dan sekitarnya.
Kritik Kebijakan Tata Ruang: Pada Januari 2026, ia memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah Cirebon untuk memperketat izin pemanfaatan ruang, karena banyak kasus banjir dipicu oleh pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.
Layanan Aduan: Warga seringkali menyampaikan aspirasi terkait bencana langsung kepada beliau melalui kunjungan lapangan atau kanal komunikasi resminya sebagai wakil rakyat dari Dapil Jabar 12 (Kota/Kabupaten Cirebon & Indramayu)
Daddy Rohanady (Kang Daro), anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan pernyataan tegas terkait banjir yang melanda Cirebon pada awal tahun 2026. Ia menyoroti beberapa poin krusial sebagai akar permasalahan:
Kritik Izin Pemanfaatan Ruang: Pada Januari 2026, Kang Daro mengingatkan Pemerintah Daerah Cirebon agar lebih ketat dan selektif dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Menurutnya, banyak kasus banjir di Cirebon dipicu oleh pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.
Perbaikan Infrastruktur Sungai: Beliau mendesak BBWS Cimanuk-Cisanggarung untuk segera melakukan langkah konkret, terutama perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Sungai Ciberes untuk mengurangi risiko banjir yang rutin merendam Kecamatan Waled.
Normalisasi Sungai: Kang Daro menekankan perlunya normalisasi sungai secara menyeluruh karena penyempitan dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi serta penumpukan sampah menjadi penyebab utama luapan air ke permukiman.
Tanggung Jawab Pemprov: Ia secara konsisten mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lepas tangan dan terlibat lebih aktif dalam penanganan teknis banjir di Kabupaten Cirebon agar solusi yang diambil bersifat lintas wilayah.
Secara ringkas, bagi Kang Daro, banjir Cirebon bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan hasil dari lemahnya pengawasan tata ruang dan lambatnya perbaikan infrastruktur air yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
Normalisasi Sungai: Kang Daro menekankan perlunya normalisasi sungai secara menyeluruh karena penyempitan dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi serta penumpukan sampah menjadi penyebab utama luapan air ke permukiman.
Tanggung Jawab Pemprov: Ia secara konsisten mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lepas tangan dan terlibat lebih aktif dalam penanganan teknis banjir di Kabupaten Cirebon agar solusi yang diambil bersifat lintas wilayah. (AP)
Comment