Kabupaten Bandung Barat.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Fraksi Golkar Tati Supriati Irwan, S.Sos Dapil Jabar III (Kabupaten Bandung Barat) Melaksanakan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Jum’at (20/02/2026).
Kegiataan ini dihadiri Kepala Desa Nyalindung Oo Supriatna, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, TP PKK, Posyandu, serta para undangan lainnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kebijakan pemerintah provinsi dengan kebutuhan riil di tingkat akar rumput (desa) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Tati Supriati Irwan sendiri menekankan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menjalankan fungsi legislatif dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Beliau menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah provinsi benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat desa.
Legislator Partai Golkar Tati Supriati Irwan menekankan beberapa poin utama berikut:
Fungsi Pengawasan Legislatif: Menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pemerintah provinsi dan daerah berjalan tepat sasaran di tingkat desa.
Akuntabilitas Dana Desa: Mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik Dana Desa (DD) maupun bantuan keuangan dari Provinsi.
Akuntabilitas Dana Desa: Mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik Dana Desa (DD) maupun bantuan keuangan dari provinsi, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam Penyaluran Aspirasi, Tati Supriati Mengajak aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk aktif menyampaikan kendala pembangunan di wilayah mereka agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
Pemberdayaan Masyarakat: Selain pengawasan pemerintahan, beliau juga s mensosialisasikan peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kapasitas SDM di pedesaan.
Dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Supriati Irwan, S.Sos., tanggapan dari kepala desa setempat, Oo Supriatna, berfokus pada aspirasi pembangunan infrastruktur dan efektivitas dana desa.
Berbagai Poin Utama yang Disampaikan Kepala Desa diantaranya :
Penyampaian Aspirasi Infrastruktur: Kepala desa menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan kebutuhan mendesak di wilayahnya, seperti perbaikan jalan desa, jembatan, dan sarana pertanian yang memerlukan bantuan keuangan dari tingkat provinsi.
Transparansi Penggunaan Dana: Kepala desa menegaskan komitmen mereka dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan memohon pendampingan agar penggunaan dana desa tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Harapan Keberlanjutan Program: Menyampaikan apresiasi atas perhatian anggota dewan dan berharap program-program bantuan provinsi dapat terus mengalir secara merata ke desa-desa di KBB, khususnya di wilayah Cipatat.
Secara umum, interaksi antara Kades Oo Supriatna dan Tati Supriati Irwan merupakan bentuk sinergi antara pemerintah desa dan dewan provinsi untuk menjembatani ide serta harapan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup di Desa Nyalindung.
Dalam pertemuan dialog dan tanya jawab di wilayah Kecamatan Cipatat Desa Nyalindung), masyarakat secara konsisten menyampaikan aspirasi yang berfokus pada kebutuhan mendasar desa untuk diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan rangkaian kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tati Supriati Irwan, S.Sos., berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan warga:
Pembangunan Infrastruktur Fisik: Warga meminta bantuan anggaran provinsi untuk perbaikan infrastruktur yang krusial bagi ekonomi desa, seperti rehabilitasi jalan lingkungan, perbaikan jembatan penghubung, serta pembangunan drainase dan irigasi persawahan.
Dukungan Sektor Pertanian: Mengingat Cipatat memiliki potensi agraris, masyarakat menyampaikan kebutuhan akan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), kemudahan akses pupuk subsidi, serta program pemberdayaan petani.
Pemberdayaan Ekonomi & UMKM: Usulan agar pemerintah provinsi memberikan pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi pelaku UMKM lokal dan kelompok perempuan desa guna meningkatkan taraf hidup mandiri.
Transparansi & Tata Kelola Desa: Dalam sesi pengawasan ini, masyarakat juga mengharapkan adanya pembinaan bagi aparatur desa agar pengelolaan bantuan keuangan provinsi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Peningkatan Fasilitas Pendidikan & Kesehatan: Beberapa warga juga menyinggung kebutuhan akan peningkatan sarana prasarana sekolah dan layanan kesehatan di tingkat desa yang lebih memadai.
Tati Supriati Irwan berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan serta penganggaran di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran mendatang. (AP)
Comment