Bandung.Swara Jabbar News Com.- Jawa Barat sebagai Provinsi terpadat di Indonesia, mempunyai tanggung jawab besar dalam penyaluran dan pemanfaatan Dana Perimbangan.Hal itu, merupakan instrumen penting bagi pemerataan pembangunan, di tengah harapan besar masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan pembangunan di berbagai aspek. Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana.
Penggunaan dana perimbangan , ungkap Jajang harus mewujudkan prinsip berkeadilan. Implementasinya tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga kualitas dan dampaknya.
Dana Perimbangan jelas Jajang merupakan instrumen penting dalam mendukung desentralisasi fiskal.Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tentunya memiliki kebutuhan fiskal yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan secara efektif dan transparan ujar Jajang Rohana.
Hal ini mencerminkan aspirasi rakyat agar dana yang digelontorkan pusat bukan sekadar mencukupi kuantitas, tetapi juga menjawab kebutuhan konkret masyarakat di tengah dinamika lokal yang beragam.
Legislator PKS Jajang Rohana Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung) mengatakan Selama ini fokus pengelolaan Dana Perimbangan terlalu hanya pada angka besarannya tanpa memperhatikan efektivitas belanja untuk kesejahteraan rakyat.“Jangan hanya dilihat dari besarannya, tapi bagaimana kualitas belanjanya” kata Jajang.
Selama ini banyak program yang dilaksanakan menggunakan Dana Perimbangan tetapi output-nya belum signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.Saat ini, tidak boleh ada anggaran yang terabaikan karena kendala administratif.
Jajang juga memperingatkan potensi pemborosan atau proyek “mangkrak” akibat perencanaan yang tidak matang. “Kalau tidak ada sinergi, banyak program yang mubazir. Bahkan tidak sedikit proyek yang mangkrak karena perencanaan yang tidak matang dan tidak sesuai kebutuhan daerah,” Jelas Jajang.
Selain itu, untuk pengelolaan aset daerah sebagai pilar pendukung juga harus menjadi perhatian.“Pemprov Jabar saat ini mempunyai ribuan aset, baik berupa tanah, bangunan, maupun fasilitas umum. Namun dari aset tersebut, sebagian besar masih bermasalah, belum bersertifikat, tidak termanfaatkan, hingga tidak tercatat secara akurat,” Pungkas Jajang Rohana.(AP)
Comment