Bandung.Swara Jabbar News Com.-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat saat ini sedang berada dalam fase transformasi besar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi melakukan reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disampaikan Jajang atas komitmen Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melakukan perampingan, penggabungan, hingga penutupan BUMD yang dinilai tidak sehat dan tidak memberi kontribusi signifikan bagi daerah.
“Spirit yang disampaikan Gubernur patut diapresiasi. Penataan BUMD sudah menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga ini tidak hanya menjadi beban, melainkan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan daerah,” ujar Jajang belum lama ini.
Ditambahkan Jajang, reformasi BUMD harus ditopang oleh audit kinerja yang akuntabel, pemetaan aset, serta profesionalisasi manajemen. Menurutnya, penggabungan maupun penutupan harus berbasis data serta kajian bisnis yang komprehensif.
“Fokus kita adalah memiliki BUMD yang lebih sedikit, tapi sehat, relevan, dan mampu menopang sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, air, hingga pembiayaan,” ungkapnya.
Jajang pun memastikan DPRD siap bersinergi dengan Pemprov Jabar agar langkah reformasi ini tidak berhenti pada wacana.
“Momentum 2026 ini jangan sampai terlewat. Dengan kerja sama legislatif dan eksekutif, BUMD Jabar bisa menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(AP)
Comment