DPMPTSP Kota Bandung Raih Penghargaan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

BANDUNG.SJN COM,-Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung meraih penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Penghargaan ini diberikan Menteri PAN RB Tjahyo Kumolo kepada kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin.

 

Atas raihan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku bangga. Raihan tersebut harus menjadi contoh bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

 

“Untuk saat ini, Kota Bandung baru masuk WBK-nya saja, nanti kita akan dorong supaya menjadi WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Mudah-mudahan DPMPTSP ini bisa menjadi pemicu untuk SKPD lainnya,” ujar sekda usai menghadiri acara pemberian penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

 

Menurutnya, semua SKPD yang beririsan langsung dengan pelayanan publik itu idealnya harus WBK. Selanjutnya harus lebih detail ke WBBM.

 

“WBK itu idealnya untuk Pemda secara keseluruhan. Untuk WBBM-nya seluruh SKPD yang sifatnya ‘direct service’ harus menjadi wilayah birokrasi yang bersih dan melayani,” katanya.

Terkait hal tersebut, sekda mengungkapkan bahwa masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Pemkot Bandung. Adanya penghargaan dengan predikat WBK di SKPD Kota Bandung, harus ditularkan kepada semua SKPD.

 

“Ini harus ditularkan ke semua SKPD, baik dinas, badan, termasuk unsur kewilayahan seperti camat dan lurah supaya masuk ke area WBK/WBBM. Kalau sudah seperti itu saya yakin akan lebih memudahkan pelayanan maksimal pada masyarakat,” ungkapnya.

 

Menurutnya, jika hal tersebut sudah hadir, maka mimpi besar mengenai Zero Complain juga bisa tercapai dengan modal yang diawali dengan predikat WBK dan WBBM.

“Harus diawali dari individu, kepemimpinan di SKPD yang bersangkutan. Termasuk juga menjadikan kultur budaya di seluruh birokrasi yang ada di Kota Bandung,” ucapnya.(sapta/hms)