BKKBN Siapkan Grand Desain Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Bandung.SJN.Com.
BKKBN Pusat mengadakan Workshop Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan 5 Aspek ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi 171 Daerah Provinsi , Kabupaten Dan Kota Dalam Momentum Pilkada Serentak Tahun 2018. Acara ini diadakan di Prama Gand Preanger , 1-5 Mei 2018 yang diikuti dari Regional I.
Acara ini diisi dengan laporan panitia penyelengara Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, Sambutan Pembukaan Oleh Kepala BKKBN yang diwakili oleh sekkretaris BKKBN H.Nafrijal, SP.MA serta Keynote Speech Tema : Kependudukan Dan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat oleh Sekda Jabar Iwa Karniwa , dihadiri juga oleh Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. serta perwakilan dari Regional I, Kepala DP3AKB Jabar Ir.Poppy Sophia Bakur, M.Ep.
Dalam sambutannya Sekretaris BKKBN H.Nafrijal, SP.MA menuturkan bahwa workshop penyusunan dan pemanfaatan grand desain pembangunan Kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah ini dilaksanakan di Jawa Barat karena Jawa Barat merupakan barometer dan merupakan Provinsi yang terbanyak penduduknya, bukan saja barometer seperti ini banyak hal seperti Kampung KB yang fokuskan untuk mengentaskan kemiskinan melalui Program KB, terus kita kembangkan di Jawa Barat, serta namanya Perda Ketahanan Keluarga kita akan berpatokan disana karena program KB seperti penggunaan kontrasepsi, batasan usia Pernikahan menjadi penguatan penduduk yang berkualitas sejak hamil hingga melahirkan dan remaja-remaja di Jabar sangat aktif kita banyak belajar dilapangan untuk dijadikan pijakan nasional ujarnya.
Sementara itu Sekda Jabar Iwa Karniwa yang menjadi Keynote Speech Tema : Kependudukan Dan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat mengatakan mengingat pentingnya program kependudukan , kita berkontribusi membantu pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN, khususnya Tim penggerak desa untuk memberikan penyuluhana kepada masyarakat akan pentingnya pengendalian penduduk melalui program KB .Berjalan sejak tahun 1976, apalagi Jabar turut mendukung APBD untuk penggerak desa /penyuluh KB sebanyak 2000 orang . Alhamdulillah apa yang kita lakukan sebagai kewajiban Pemprov itu tepat adanya , pengendalian penduduk yang akhirnya bisa kita rasakan.
Sekarang Jabar bidang perekonomian diatas rata-rata , terjadi penurunan kemiskinan, penurunan kesenjangan rasio.Program KB salah satu kewenangan wajib yang harus kita lakukan salah satunya yang kongkrit kita menerjunkan 2000 orang penggerak desa/ penyuluh kb sehingga masyarakat kesinambungan program yang baik akan berjalan ujar Iwa.
Terkait dengan bonus demografi yang harus kita optimalkan , kita dorong 10 ribu wirausaha baru , yang pada akhirnya bonus demografi tidak sia-saia , penguatan ekonomi , penduduk yang berkualitas , menurunkan tingkat pengangguran dan kita dorong Kampung KB ujarnya.
Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd.menuturkan Grand Desain kependudukan ada Peraturan Presidennya , ini strategis karena kita mengahadapi pilkada di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat maksudnya konsep tentang kependudukan termasuk indikatornya ini masuk dalam rencana strategis kedepan, bila terpilih nanti di dalam RPJM nya 2019-2023. Beberapa indikatornya pernikahan, masuknya isu-isu kependudukan RPJM ini penting sebagai dasar pembangunan , ini moment yang sangat penting sekali.
Kegiataan ini para pihak yang terkait diberi wawasan . Kampung KB di Jabar sudah ada 1329 Target Tahun 2018. Diharapkan 1 kecamatan 1 Kampung KB sekitar 636 dan desa tertinggal 390 kira-kira sekitar 50 persen .Kita akan push terus di Jawa Barat tidak saja dari APBN saja, pembangunan berkat juga dari partisipasi masyarakat ,dan APBD Kabupaten/Kota jauh lebih besar. Kedepan Kampung KB dibentuk kelembagaannya juga agar dikelola dengan baik sehingga keluarga dan masyarakat yang ada di kampong itu merasakan manfaatnya Program KB. Sekarang ini sebagaian masyarakat Jabar sudah sadar akan Program KB sebesar 63,6 persen pada Tahun 2017,hal ini menunjukan angka kelahiran menurun di Jawa Barat sebagai penduduk di Indonesia, otomatis secara Nasional juga menurun ujarnya (diah)
