KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK HARUS DITINGKATKAN
Bandung.SJN. Com.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung. Menyelengarakan kegiatan tentang sosialisasi hasil penyusunan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik tingkat Kota Bandung, bertempat di Graha Tirta Siliwangi Bandung, Jum’at (11/5/2018).Kegiataan ini diadakan bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender
Acara ini dihadiri oleh berbagai Pengurus dan bagian Organisasi Partai serta Perempuan Pengurus Partai Golkar, PAN, Hanura, Perindro, PPP, PDIP, Demokrat, PKS, PBB, Gerindra, PKB dan PKPI, IWAPI Kota Bandung, PUI Kota Bandung, NU Kota Bandung, Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Kota Bandung, Wanita Katholik Republik Indonesia (WKRI) Kota Bandung,Wanita Budhis Kota Bandung dan Women Internasional School Kota Bandung.
Pada kesempatan tersebut Perwakilan IWAPI DPC Kota Bandung Florentina Lanny (Lenny) menuturkan dengan sosialisasi hasil penyusunan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik tingkat Kota Bandung berharap kedepan ingin semakin banyak kaum perempuan yang bisa berperan aktif dalam dunia politik praktis, namun nyatanya ada penurunan yang sangat drastis dari 11 keterwakilan perempuan menjadi 3 orang, hal ini terjadi penurunan yang sangat signifikan dan sudah dikeluhkan oleh berbagai perempuan yang sudah terjun ke panggung perpolitikan ujar Lenny.
Lebih jauh Wakil Ketua Bidang V Forkomwil Puspa Jabar menegaskan hal yang menjadi kendala terjadinya trend penurunan keterwakilan perempuan di dunia politik, hingga saat ini belum ada solusi yang tepat , hanya sebatas diskusi, seminar, penelitian dan pengumpulan data, belum memberikan solusi.Dalam rangka meningkatkan keterwakilan Perempuan dibutuhkan Undang-undang partai Politik dan undang-undang Pemilu yang menjamin proses politik yang dapat memastikan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Kedua Undang-undang ini akan menjadi respon negara terhadap indikator kesetaraan gender.
Lenny yang merupakan Pengurus Rotary Club Kota Bandung memandang Undang-undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk mengikuti proses pencalonansamapai terpilih dalam Pemilu. Peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting baik dalam kerangka peningkatan the politic of presence maupun dalam kerangka the politic of idea dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu Negara tandasnya.(dh)
