DPRD Jabar Kritisi Kelangkaan Pupuk, Pemprov Jabar Harus Bertanggung Jawab
BANDUNG.SJN COM.-Fenomena kelangkaan pupuk untuk petani di Jawa Barat selalu berulang dan berulang, keadaan ini berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat, padahal salah satu produsen pupuk (PT. Pupuk Kujang) ada di sekitar kabupaten Karawang Jawa Barat.
Kondisi yang berulang ulang ini membuat prihatin pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan Jabar 10 (kabupaten Karawang dan kab. Purwakarta.) yaitu .Sri Rahayu Agustina /FPG, Gina Fadila Swara /FGERINDRA-Persatua, Ihsanudin /FGERINDRA-Persatuan, Sabil Akbar /FNASDEM
Sebagaimana disebutkan Rahmat Hidayat Djati Ketua Komisi II DPRD jabar. Dalam rilis yang disampaikan kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Jabar, Yedi Sunardi, SE.,MM. di Bandung. Senin (25/8/2020).
“Di saat musim tanam di jawa barat , saat para petani membutuhkan pupuk, ternyata terjadi kelangkaan pasokan. Keadaan yang selalu berulang ini sangat memprihatinkan. Mengingat produsen pupuk sendiri ada di sekitar kabupaten Karawang Jawa Barat.” Sebut Rahmat Hidayat djati saat melakukan kegiatan Citra Bhakti Komisi di daerah pemilihannya.
Lebih lanjut Rahmat mengharapkan, semua pihak terutama gubernur jawa barat ikut memperhatikan urusan penting ini mengingat pabrik pupuk kujang milik BUMN juga terdapat dikabupaten Karawang wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sementara beberapa waktu yang lalu hal ini juga sempat dipermasalahkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, yang mendesak perubahan regulasi distribusi pupuk bersubsidi.Saat melakukan reses, saya menemukan fenomena kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Jawa Barat. Dari hasil penelusuran di lapangan, kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Barat disebabkan oleh regulasi yang mengatur mengenai distribusi pupuk bersubsidi ini,” ujar Dedi.
Saat ini, regulasi distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat. Hal itu berdampak pada kelangkaan pupuk di kalangan petani. Agar distribusi tidak terkendala, Dedi menyarankan agar mengubah regulasi distribusi pupuk yang selama ini terlalu berbelit-belit.(die)
